Sikap Golkar Sulsel Terkait Politik Dinasti, Imran Eka: Sah Selama Tak Langgar Aturan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Politik dinasti selalu menjadi topik perbincangan hangat dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Sebagai contoh, pada Pilpres 2024 lalu, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. 

Tidak hanya di level nasional, politik dinasti juga marak di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah, termasuk Pilgub Sulsel hingga Pilkada kabupaten/kota.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Sekretaris Bid. Kerja Sama Ormas, Hubungan Kerjasama Legislatif Eksekutif Golkar Sulsel, Imran Eka Putra, menyebutkan bahwa politik dinasti merupakan bagian dari sejarah panjang politik di Indonesia. 

"Politik dinasti adalah warisan kekuasaan tradisional yang telah ada sejak lama. Sejak era autokrasi, ikatan genealogis sudah digunakan sebagai dasar regenerasi politik guna melanggengkan kekuasaan," ujar Imran Eka Saputra saat ditemui di Titik Ngopi Cafe, Jl Jl. Adiyaksa, Kota Makassar, Rabu (11/9/2024) sore.

Golkar Memandang Politik Dinasti Sebagai Hal yang Wajar 

Menurut Imran, politik dinasti masih berlanjut dalam era demokrasi, dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia menganggapnya sebagai hal yang wajar. 

"Setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di mata hukum. Selama aturan tidak melarang, maka itu sah-sah saja," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Golkar melihat politik dinasti bukan berdasarkan persepsi negatif yang berkembang di masyarakat, tetapi dari sisi kepatuhan terhadap hukum. 

"Golkar tidak melihatnya dari wacana, tapi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Jika tidak ada yang dilanggar, maka itu sah," kata Koordinator Tim Advokasi Hukum Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024 ini.

Politik Dinasti dan Demokrasi: Ujian di Tangan Rakyat

Baca juga: Desa Bersatu Ogah Berpihak Ke Danny-Azhar Atau Sudirman-Fatma di Pilgub Sulsel

Ketika ditanya mengenai pengaruh politik dinasti terhadap demokrasi dan persaingan politik yang sehat, Imran menyatakan bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang akan menguji. 

"Dalam demokrasi, prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau publik tidak menyukai politik dinasti, kemungkinan kalahnya besar. Tapi kalau publik merespons positif, maka mereka akan terpilih," ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa Pilkada adalah pemilihan langsung, di mana rakyatlah yang memutuskan, berbeda dengan sistem kerajaan di masa lalu yang bersifat penunjukan langsung.

Golkar Tidak Memiliki Kebijakan Khusus Mencegah Politik Dinasti

Imran mengungkapkan bahwa Golkar tidak memiliki kebijakan khusus untuk mencegah politik dinasti. 

Namun, partai memiliki aturan ketat terkait kaderisasi, terutama jika ada anggota keluarga yang berada di partai politik lain. 

"Golkar tidak memperbolehkan anggota keluarga calon yang berada di partai lain. Tapi jika mereka tetap bersama Golkar, itu sah-sah saja," tegasnya.

Selain itu, Golkar menerapkan proses seleksi ketat untuk calon yang diusung, termasuk uji kelayakan dan kepatutan. 

"Kami tidak sembarangan mengusung calon. Ada tahapan yang harus dilalui, seperti seleksi visi-misi dan uji kelayakan, sebelum diputuskan untuk diusung," ujarnya.

Golkar dan Transparansi Calon dari Keluarga Politik

Terkait kritik bahwa politik dinasti dapat melemahkan prinsip meritokrasi, Imran menyatakan bahwa politik dinasti tidak selalu berdampak buruk pada pembangunan daerah. 

"Banyak daerah yang justru maju di bawah kepemimpinan keluarga politik, selama mereka bekerja untuk rakyat," kata Imran Eka.

Imran juga menekankan pentingnya transparansi dalam pencalonan, termasuk kewajiban calon untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat.

"Ini adalah salah satu langkah preventif untuk mencegah praktik korupsi. Dengan melaporkan harta kekayaan, kita bisa melihat apakah ada peningkatan harta yang tidak wajar."

Peluang Bagi Pemimpin Baru Tetap Terbuka

Golkar juga menegaskan bahwa kompetisi politik di Indonesia tetap terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi calon pemimpin baru. 

"Sistem politik kita terbuka. Siapapun yang memiliki kapasitas dan integritas bisa maju, baik lewat jalur partai maupun independen," jelas Imran.

Olehnya, Imran menegaskan bahwa meskipun politik dinasti masih ada, sistem demokrasi memastikan bahwa setiap calon akan diuji oleh rakyat. 

"Kesempatan bagi calon baru tetap terbuka lebar, dan ujung-ujungnya, rakyatlah yang menentukan," tandasnya. (*)