Ingin Pisah dari Sulsel, KKLR Desak Jokowi Jadikan Luwu Raya Provinsi Baru di HUT RI ke 79

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - HUT ke-79 Republik Indonesia menjadi banjir doa san harapan dari berbagai pihak.

Di momen kemerdekaan ini, Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali menyinggung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

Menurutnya, DOB Luwu Raya menjadi harapan kemerdekaan sesungguhnya bagi Wija to Luwu.

"Dengan menjadi Provinsi, kami di Luwu Raya tentu akan bisa lebih optimal mengelola dan membangun daerah sendiri. Provinsi Luwu Raya akan jadi mitra strategis Sulsel dalam mengakselerasi pembangunan daerah," terangnya, Sabtu (17/8/2024).

Akselerasi DOB Luwu Raya, sambung Hasbi, ia nilai akan berdampak pada pemerataan pembangunan di masyarakat.

"Pada akhirnya, semua ini akan berdampak positif bagi rakyat karena pelayanan pemerintahan lebih dekat dan pembangunan akan lebih terasa manfaatnya," akunya.

Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin (IKATSI) Universitas Hasanuddin itu menambahkan, HUT RI ke-79 kali ini dimaknainya sebagai perayaan transisi menuju kepempimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto yang akan dilantik Oktober mendatang.

"Selama dua periode Presiden Jokowi menjabat, tentu ada hal baik dan yang kurang baik. Nah, kita berharap, pada HUT RI ke-80 tahun depan, Pak Prabowo sudah memberi warna baru yang lebih baik lagi bagi bangsa ini," ujarnya.

Menurut Hasbi, kemerdekaan yang diproklamasikan oleh founding fathers bangsa 79 tahun silam menemui sejumlah tantangan.

Deginisi meredeka, kata dia, harus diwujudkan dalam arti yang sebenar-benarnya.

"Dulu, kita merdeka karena bebas dari penjajahan bangsa kolonial. Tapi saat ini, kemerdekaan seyogyanya dipahami dalam artian rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan, dengan cara memperjuangkan cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur," ungkapnya.

Kendati demikian, ia berharap, seluruh pihak tak boleh berputus asa dan terus bahu-membahu berpartisipasi membangun bangsa dengan porsi dan peran masing-masing.

"Pergantian kepemimpinan bangsa seharusnya tidak mempengaruhi upaya kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945," tegas Hasbi.

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana