Pilkada Takalar 2024: Antara Kotak Kosong dan Otak Kosong, Sebuah Otokritik

Oleh: Firmansyah Demma 

Aktivis Mahasiswa Unhas

SETELAH pelaksanaan Pemilu, kita sebagai masyarakat kembali akan diperhadapkan dengan kontestasi demokrasi.

Yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak baik di level kabupaten, kota, maupun provinsi.

Tentu, dengan demikian, sebagai masyarakat politik (Human Politican) kita akan kembali bergerilya dengan memunculkan faksi dan dukungan masing-masing.

Tensi politik yang kita harapkan dapat stabil pasca pemilu rasa-rasanya tak akan surut begitu saja.

Apalagi Pilkada pada notabenenya adalah perhelatan politik lima tahun sekali yang juga melibatkan masyarakat sampai ke lapisan paling bawah.

Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang akan menggulirkan kontestasi Pilkada ialah Kabupaten Takalar.

Sebuah daerah yang oleh masyarakatnya menyebutnya sebagai ‘Tanah Harapanku’ yang dalam bahasa Makassar dikenal dengan istilah ‘Butta Panrannuangku’. 

Pesta demokrasi yang akan dihelat oleh masyarakat Takalar dalam rangka untuk menemukan satu sosok pemimpin yang akan menjadi orang nomor satu dalam pemerintahan Takalar, yaitu Bupati.

Orang yang nantinya akan menikmati kursi empuk dan ruangan bersuhu dingin di Gedung Putih.

Pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ini akan menjadi momen penting dan bersejarah dalam keberlangsungan hidup masyarakat.

Sebab disinilah masyarakat bisa bebas merdeka untuk merancang masa depan hidup dan daerahnya.

Ini merupakan titik awal untuk melangkah pada kepemimpinan berikutnya.

Tetapi untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan kesadaran filosofis dari masyarakat tentang pentingnya menghadirkan politik yang esensial, politik yang tidak sekadar menawarkan kata-kata mutiara yang kadangkala hanya berhenti di ujung lidah.