Muhammadiyah Role Model Pengelolaan Tambang

Oleh: Amir Muhiddin

Dosen Fisip Unismuh Makassar

Salah satu alasan pemerintah memberi kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang adalah untuk pemerataan dan keadilan.

Selain itu karena tuntutan dan harapan ormas keagamaan agar diberi juga kesempatan untuk mengelola tambang yang selama ini hanya diberikan kepada pengusaha yang orientasinya keuntungan semata dan seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan.

Muhammadiyah sebagai salah satu ormas keagamaan yang selama ini orientasinya pada dakwah dan amal usaha sosial, kini telah diberi kesempatan dan Dewan Pimpinan Pusat sudah menerima tawaran itu.

Dengan begitu Muhammadiyah telah memasuki dunia baru, dunia bisnis yang diharapkan akan menjadi salah satu amal usaha Muhammadiyah untuk kepentingan masyarakat.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir menyebut untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial orang banyak.

Selain itu kata Haedar, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan.

Ditambahkan lagi,  seperti disampikan di Yogyakarta Minggu, 28 Juli 2024, bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini,  tetapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 untuk usaha dan untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan,” tutur Haedar dikutip dari webiste Muhammadiyah. 

Pernyataan Haedar Nasir tentu saja sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Dalam kunjungan kerja ke Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli lalu presiden Jokowi, menjelaskan alasannya menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 2024 yang memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus  (WIUPK) kepada ormas keagamaan didasari atas komplain masyarakat manakala dirinya melakukan dialog di pondok pesantren dan masjid.

Jokowi mengatakan, ormas keagamaan menyanggupi apabila diberikan konsesi untuk mengelola tambang, bukan hanya perusahaan besar. Alasan lain ialah untuk memberikan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi.

Pernyataan Jokowi terakhir ini tentu menjadi dasar dimana Muhammadiyah menerima tawaran tersebut karena keadilan dan kesejahteraan dan ditambahkan lagi bahwa Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengesampingkan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan. 

Pernyataan Haedar Nasir yang terakhir ini tentu saja upaya untuk menampik berbagai kritik yang justru datang dari kader dan pengurus PP Muhammadiyah.

Seperti dikemukakan oleh Busyro Muqoddas, agar pengurus pusat berhati-hati dalam mengambil keputusan menerima izin tambang.