Paradoks Politik: dari Wacana 'Penyelamat-Pembajak' ke Demokrasi Substantif

Michel Foucault, filsuf besar Prancis, memandang wacana beroperasi seperti pengetahuan dan kekuasaan.

Gagasan ini pertama kali disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Collège de France pada 2 Desember 1970, yang kemudian diterbitkan dengan judul "The Order of Discourse" (Tatanan Wacana). Menurut Foucault, wacana membentuk realitas yang bekerja secara kompleks berdasarkan cara kita berinteraksi dalam praktik linguistik dan sosial. Dari perspektif ini, penting untuk memperhatikan bukan hanya apa yang dinyatakan oleh distributor wacana, tetapi juga siapa yang berbicara, dalam kondisi apa, dan dengan otoritas apa wacana tersebut disampaikan.

Secara signifikan, wacana "penyelamat dan pembajak" memiliki pengaruh besar dalam membangun persepsi publik. Hal ini sangat ditentukan oleh operasi mesin wacana yang digunakan oleh masing-masing pihak. Namun, daya dorong dan distribusinya juga menghendaki dan mempertimbangkan batas-batas etik. Siapa pun pihak yang memaksimalkan plot sinetron atau skrip drama dari wacana di atas, dipastikan akan menguasai arena kontestasi. Akibatnya, massifikasi wacana dari semua medium arena yang tersedia menentukan bagaimana wacana menggelinding dan menemukan lokasi-lokasi sosialnya.

Hanya saja, saat ini kita juga melihat terjadi kelesuan partisipasi politik masyarakat dalam merespon gelindingan wacana yang didistribusikan oleh elit "politik" sebagai otoritas. Meskipun laporan Komisi Pemilihan Umum mencatat angka partisipasi naik sebesar 81 persen, melebihi target 79,5 persen dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024, kita perlu mempertanyakan kualitas partisipasi tersebut.

Terdapat indikasi bahwa kelesuan ini dijawab sesaat oleh iming-iming uang melalui partisipasi.

Alasan ini cukup masuk akal, apalagi kita juga menghadapi sistem politik yang berbiaya tinggi (high cost) di mana potensi keterpilihan hanya melekat pada monopoli pemilik modal.

Pengakuan anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P, Hugua, menegaskan hal ini dengan menyatakan, "Jika tak memberikan uang, maka tidak akan ada rakyat yang memilih" (Kompas, 15/05/2024).

Bisa jadi, naiknya partisipasi politik masyarakat pada tahun 2024 bukan semata karena politik dan demokrasi baik-baik saja, melainkan karena unsur politik uang yang menyebabkan kelesuan berubah menjadi harapan sementara bagi pemilih.

Wacana berperan penting dalam membentuk persepsi dan pengetahuan pemilih. Namun, praktik politik dan demokrasi berjalan paradoks. Batas antara “penyelamat dan pembajak” menjadi kabur. Terkadang, pihak yang mengklaim sebagai penyelamat justru membajak di ruang lain. Contohnya, elit yang menyuarakan penyelamatan juga menjalankan praktik dinasti kolusi demi mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya, baik "penyelamat" maupun "pembajak" sama-sama merepresentasikan hasratnya demi kekuasaan.

Oleh karena itu, wacana “penyelamat dan pembajak” perlu digeser. Bukan elit yang harus menyuarakan penyelamatan politik, melainkan rakyat sendiri yang perlu membangun diskursus bahwa hak mereka dimanipulasi oleh pertarungan politik transaksional para elit.

"Penyelamat dan pembajak" sebenarnya dinyatakan oleh mereka yang mengklaim "kita", yang tidak pernah menjadi bagian pengambilan keputusan. Politik dan demokrasi kita masih didominasi otoritas yang berhak bersuara, sementara masyarakat dianggap hanya mampu menangkap makna dari wacana yang dibentuk.

Padahal politik muncul karena "bersuara" dan "berbahasa" tidaklah sama, sebab di dalamnya tidak pernah ada konvensi makna yang disepakati bersama. Politik bukan sekadar pertentangan antar elit, melainkan antagonisme wacana yang lebih luas. Ini adalah pertarungan antara mereka yang merasa mampu mengelola kepentingan sosial dan demos (masyarakat) yang dianggap sebagai objek pasif dalam proses demokrasi.

Tantangan kita adalah menjadi “bagian dari bukan bagian” atas otoritas elit yang memproduksi dan mendistribusi wacana di atas.