17 ASN Pinrang dan 8 di Sidrap Langgar Netralitas Jelang Pilkada 2024, Sanksi Menanti?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengungkap dugaan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar asas netralitas. 

Temuan ini diungkapkan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli usai membuka rapat koordinasi bersama stakeholder di Hotel Claro Makassar, Kamis (25/7/2024) siang.

Selain Pinrang, di Kota Palopo terdapat sekitar 8 ASN yang sedang ditangani oleh Bawaslu. 

Kemudian di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), 8 ASN juga diduga terlibat dalam keberpihakan politik, dan semuanya telah direkomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti. 

Kabupaten Sidrap dan Sinjai masing-masing memiliki 2 kasus, Kabupaten Takalar memiliki 2 kasus, Pangkep 6 kasus.

Adapun di Kota Makassar terdapat satu kasus ASN yang masih dalam penelusuran awal terkait dugaan keterlibatan seorang camat.

"Grafik peningkatan keberpihakan ASN cukup tinggi pasca Pemilu. Ini menjadi perhatian kita semua untuk menjaga netralitas ASN demi terciptanya Pilkada yang adil dan demokratis," tegas Mardiana. 

Untuk itu, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa hari ini diadakan rapat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum.

Baca juga: Diduga Tak Netral di Pilkada 2024, Warga Minta Pj Bupati Pinrang Ahmadi Akil Dicopot

Salah satu topik utama yang akan dibahas adalah isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tengah berlangsung.

Menurut Mardiana, isu netralitas ASN menjadi perhatian serius karena banyak ASN yang diduga terlibat atau menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu. 

"Dalam proses pemilihan yang sedang berjalan, kita banyak memproses ASN yang diduga punya keterlibatan atau keberpihakan dengan calon tertentu," ujarnya.

Lebih lanjut, dugaan pelanggaran netralitas ASN sering kali muncul.

Itu disebabkan adanya pernyataan dukungan terhadap calon tertentu secara terbuka di media sosial.

Mardiana menjelaskan bahwa meskipun tahapan Pilkada seperti rekrutmen sudah berjalan, tahapan pencalonan dan kampanye belum resmi dimulai. 

Namun, isu netralitas ASN tetap relevan di semua tahapan yang sedang berlangsung.