3 Opsi Ditawarkan Dinas Pendidikan Makassar ke Ahli Waris Lahan SD Inpres Pajjaiang

"Dalam surat itu dikatakan obyek sengketa terdaftar sebagai fasum sesuai Perda nomor 2 tahun 2018 pasal 49 ayat 4 huruf b," ucap Fanny.

Sementara itu, Tim Hukum Dinas Pendidikan Kota Makassar, Jemmy Nento menyampaikan, aset sekolah yang bermasalah bukan hanya SD Inpres Pajjaiang.

Sejauh ini, ada dua sekolah yang ditangani oleh tim Hukum Pemkot untuk diselamatkan. 

Selain SD Inpres Pajjaiang, ada juga sekolah lainnya yang digugat ahli waris seperti SD Inpres Nipa-nipa. 

Lahan sekolah ini juga digugat oleh anak pemilik lahan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp27 miliar. 

"Bedanya ini pemilik lahan masih hidup, laporannya dilakukan oleh anaknya mengaku ahli waris. Artinya ini akan lebih mudah diselesaikan karena pemilik lahan masih hidup, ada juga kepala Sekolah pertama yang menyaksikan penyerahan tanah tersebut kepada pemerintah untuk dibangunkan sekolah," tutupnya. (*)