BaKTI Gandeng 30 Pemda di Indonesia Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Lahan BTS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) gandeng pemerintah daerah (pemda) dari 30 kabupaten di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan.

Penandatanganan dokumen ini secara serentak langsung disaksikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar di Jasmine Hall, Claro Hotel Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (18/7/2024). 

Dalam proses ini, berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif. 

Pada kesempatan ini, 30 Pemda bersama-sama berkomitmen untuk membantu pekerjaan BAKTI yang divalidasi melalui dokumen pinjam pakai lahan yang telah disiapkan. 

Acara penandatanganan yang diselenggarakan Direktorat Layanan TI.

Hal tersebut untuk masyarakat dan Pemerintah BAKTI ini sebagai langkah penting untuk memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan.

Direktur Utama BaKTI Fadhilah mengatakan membangun BTS berbeda dengan akses internet, untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. 

"Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik,” ujarnya.

Fadhilah meminta dukungan Pemda untuk membantu BAKTI dalam pengajuan lokasi pembangunan, harus yang valid. 

Sebab kata dia, membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja. 

“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” ucap Fadhilah. 

Meskipun adanya relokasi, Fadhilah memastikan bahwa jangan sampai ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet. 

Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1. 

Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif. 

BAKTI Kominfo mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran. Dan pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi.