Rekam Jejak dan Profil Mochammad Afifuddin Pengganti Hasyim Asy'ari di KPU RI, Eks Bawaslu

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak dan profil Mochammad Afifuddin Koordinator Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum RI, pengganti Hasyim Asy'ari.

Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU menggantikan posisi Hasyim Asy'ari yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pria yang akrab disapa Cak Afif tersebut resmi ditunjuk dalam rapat pleno KPU RI.

Rapat pleno itu berlangsung tertutup pada hari ini. 

Rapat pleno tersebut digelar di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Rapat dihadiri oleh jajaran komisioner KPU RI.

“Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami memutuskan untuk memberikan mandat kepada Pak Mochammad Afifuddin untuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPU untuk melakukan tugas organisasi,” kata Anggota KPU RI, August Mellaz dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Kamis. 

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam kasus asusila. Hasyim terbukti melakukan asusila ke anggota PPLN Den Haag.

Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan digelar di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Perbuatan asusila tersebut diantaranya memaksa berhubungan badan, mengungkapkan kata-kata rayuan kepada korban, hingga janji untuk menikahi. Selain itu, Hasyim juga dinilai telah membocorkan informasi rahasia terkait agenda dan materi bimtek kepada korban.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito dalam sidang putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).(*)

 Rekam jejak

Mochammad Afifuddin terpilih sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2022-2027.

Ia terpilih bersama 6 komisioner KPU lainnya setelah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi II DPR, Rabu (16/2/2022). Ada 14 nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.

Namun, hanya 7 yang dipilih menjadi komisioner KPU RI.

Selain Afifuddin, enam orang yang ditetapkan sebagai komisioner KPU RI yakni Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Nama Afifuddin dan 6 anggota KPU RI terpilih lainnya diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dilantik.

Berikut profil Mochammad Afifuddin

Saat ini, Afif masih menjabat sebagai anggota Bawaslu RI.

Ia memimpin divisi pengawasan dan sosialisasi.

Dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Afif menamatkan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2004.

Sementara, gelar magister Ilmu Politik didapat Afif dari Universitas Indonesia tahun 2007.

Afif memulai karier di bidang kepemiluan dengan bergabung sebagai anggota Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Seknas JPPR).

Selama 2013-2015, Afif diberi mandat sebagai Koordinator Nasional (Kornas) JPPR.

Kemudian, pada 2015-2017, ia menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.

Afif sempat mengajar di jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengampu mata kuliah Pemilu Indonesia, Komunikasi Politik, dan Pengantar Ilmu Politik.

Ia juga pernah aktif sebagai salah satu Board of Director Asian Network for Free Elections (ANFREL), lembaga pemantau Asia yang berkantor di Bangkok.

Dia juga sempat aktif di kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Pindah dari Bawaslu ke KPU

Ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Rabu (16/2/2022), Afif sempat mengungkap alasannya ingin pindah dari anggota Bawaslu menjadi komisioner KPU.

Afif mengatakan, langkahnya itu berangkat dari pengalaman dia yang kerap berhubungan dengan KPU, mulai dari mengurus daftar pemilih tetap (DPT), tahapan pemilu, proses penegakan hukum pemilu, dan lainnya.

Kepindahannya itu, kata Afif, juga karena adanya ketegangan antara KPU-Bawaslu.

Dia berpandangan, hal-hal semacam itu seharusnya dapat dicairkan mengingat pentingnya peran Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Saya setujulah dengan ungkapan-ungkapan tadi, ada ketegangan antar KPU-Bawaslu. Ini harus kita landaikan.

Sejatinya, ini situasi yang bisa dibuat lebih cair dengan pola-pola komunikasi informal yang harus sering kita lakukan," kata Afif.

Afif pun yakin jika terpilih dirinya akan mampu mencairkan suasana antara KPU dengan Bawaslu.

Dia mengaku ingin berkontribusi terhadap jalannya pemilu yang lebih baik ke depan, baik di KPU maupun Bawaslu.

"Tentu dari sisi keinginan, kita ingin berkontribusi untuk pemilu kita lebih baik, dengan bergabung di teman-teman KPU bermodalkan pengalaman pengawasan pemilu dan juga pengalaman di masyarakat sipil," kata dia.

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow