WTP Adalah Maut

WTP Adalah Maut

Oleh: Syarif Syahrir Malle

Auditor SPI UIN Alauddin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Layar hiburan tanah air kini diramaikan film genre drama keluarga mengisahkan perselingkuhan yang berakhir ‘maut’ bagi kelangsungan rumah tangga.

Hubungan istimewa si suami dan saudara si istri disembunyikan sehingga nampak samar dan tidak terdeteksi, meski pada akhirnya ketahuan dan menimbulkan malapetaka bagi keluarga.

Dalam konteks lebih luas, maut dalam rumah tangga dapat diawali dari modus: perkenalan, reunian teman sekolah, pertemanan rekan kerja, hingga alasan persaudaraan.

Lanjutan tulisan ini hendak mengulas ‘maut’ bagi instansi disebabkan hadirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tidak wajar cara dalam meraihnya.

Opini WTP saat ini nampak didramatisasi dan dijadikan ‘tameng’ untuk mengelabui publik terhadap perilaku sesungguhnya di belakang panggung dari para pejabatnya.

Nyaris setiap tahun ucapan selamat atas pencapaian opini WTP tersebar di media online hingga spanduk di jalan sudut-sudut kota.

Nampaknya risiko maut yang ditimbulkan dari hegemoni berlebihan belum disadari oleh para pejabat dan sebagian masyarakat yang awam makna dan urgensi WTP.

Dari sudut pandang ilmu audit, opini WTP secara filosofis menunjukan kualitas pertangunggjawaban pengelolaan akuntansi dan keuangan satuan kerja.

Bila laporan keuangan entitas Kementerian/Lembaga telah mendapat opini WTP, maka secara formil akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah dinilai baik dan kredibel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Secara teknis Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan Opini WTP jika sistem pengendalian internal telah memadai dan tidak ada salah saji yang material pada laporan keuangan K/L.

Rentang 4 tahun terakhir, berita raihan WTP dan penangkapan oknum pimpinan serta auditor BPK terkait suap opini WTP saling mengejar rating di lini media, seperti halnya film maut di awal tulisan, yang mampu menarik animo penonton.

Anomali ini mengemuka pada kasus-kasus, seperti BTS Kominfo (2021), eks Bupati Bogor (2022), Pj Bupati Sorong (2023), eks pejabat Kementerian Pertanian (2023), hingga Proyek Tol MBZ (2024).