Pilkada
Menko Polhukam Minta TNI-Polri Netral di Pilkada Serentak 2024
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menaruh atensi terhadap netralitas aparat keamanan di Pilkada.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menaruh atensi terhadap netralitas aparat keamanan dalam Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan saat sambutan di Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Sulawesi, Kalimantan dan Maluku berpusat di Claro Hotel Makassar pada Rabu (26/6/2024) siang.
Rakor ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komjen Pol Fadil Imran.
Lalu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, hingga Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.
Dalam kesempatan itu, Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak hanya bertugas memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada.
Namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas mereka.
Tak hanya TNI-POLRI, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diminta bersikap netral.
Menurutnya, netralitas TNI-Polri dan ASN sangat penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
Terlebih TNI dan Polri memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan dukungan keamanan selama seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada.
"Salah satu tugas utama aparat keamanan adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas mereka," ujar Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Hadi Tjahjanto juga menekankan pentingnya netralitas dan integritas dari penyelenggara dan pengawas pemilihan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"KPU dan Bawaslu harus tetap on the track dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya," katanya.
"Mereka harus bertindak netral dan berintegritas untuk memastikan penyelenggaraan pilkada yang adil dan transparan," tambahnya.
Selanjutnya, Hadi mengingatkan akan pentingnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah.
Utamanya ketersediaan anggaran pilkada dari pemerintah daerah.
Politik Dinasti Tumbang di Luwu Raya: 2 Putra Mahkota, Suami Bupati, Incumbent Kalah di Pilkada |
![]() |
---|
Sosok 3 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel Alumni UMI, Ada Mantan Aktivis |
![]() |
---|
Daftar 8 Bupati / Wabup Terpilih di Sulsel Pernah Tumbang Pilkada, Ada Dua Kali Gagal Baru Berhasil |
![]() |
---|
Lima Daerah di Sulsel Bupati dan Wakilnya Sama-sama Alumni Unhas, Intip Profil dan Harta Kekayaannya |
![]() |
---|
Daftar Dua Wakil Bupati di Sulsel Sukses Tumbangkan Bupati Pilkada 2024, Alumnus Unhas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.