KPU Luwu Sulsel Libatkan Kades Siapkan Data Pengungsi Pasca Longsor Latimojong

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan gandeng kepala desa se-Kecamatan Latimojong untuk mendata warga yang masih mengungsi mandiri pasca tanag longsor.

Sebab, agenda pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih jelang Pilkada 2024 akan mulai dilakukan oleh Pantarlih.

Komisioner KPU Luwu, Divisi Data dan Informasi, Harianto mengaku, keterlibatan pemerintah desa penting untuk mendeteksi jumlah pengungsi yang ada

"Kami juga belum mendapatkan data pengungsi. Kita butuh penyampaian dan data tertulis untuk mendeteksi pengungsi yang punya kewenangan dalam hal ini pemerintah desa," akunya, Selasa (25/6/2024).

Kata Suherman, pihaknya sudah meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kecamatan Latimojong untuk berkoordinasi dengan kepala desa setempat.

Pasalnya, melihat kondisi pasca bencana, KPU Luwu awalnya merencanakan membuka TPS lokasi khusus.

"Rencana awalnya sebenarnya kita mau buat TPS lokasi khusus. Tapi setelah teman-teman berkoordinadi dengan pemerintah desa setempatnya. Tetapi keterangn pemerintah desa rata-rata tidak perlu, karena masyarakatnya akan kembali," jelasnya.

Kendati demikian, Harianto mengaku, tetap akan melakukan survey langsung ke Kecamatan Latimojong.

"Tapi dalam satu atau dua hari kedepan, saya mau kooridnasi dengan BPBD seperti apa kondisi sekarang. Apakah masih banyak warga yang masih di luar desa," tandasnya.

"Kemudian saya rencana akan pantau langsung ke Latimojong. Mudah-mudahan ada solusi yang kami temukan. Tidak bisa juga kita serta merta kita mau bikin TPS loksus," tambahnya.

Dirinya menambahkan, sebanyak 1.093 Pantarlih akan dilibatkan untuk melakukan coklit di Luwu.

Hingga kini, KPU Luwu masih memberikan bimbingan teknis kepada 1.093 pantarlih yang akan bertugas di 22 kecamatan yang ada.

"Per hari ini sampai tanggal 25 teman-teman Pantarlih masih mengikuti bimtek sebenarnya. Jadi mungkin mulai fokus coklit tanggal 26 besok," tutupnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Luwu, Irpan mengaku akan mengawal jalannya coklit yang dilakukan oleh Pantarlih.

"Tahapan Coklit adalah tahapan yang krusial untuk menjaga kualitas pesta demokrasi yang baik. Dan harus dimulai dari data pemilih, yang mana semua masyarakat wajib terdata untuk menjadi pemilih dalam pemilihan serentak 2024," jelasnya, Senin (24/6/2024).