Pemprov Sulsel Terlilit Utang, Masalah Besar Menimpa OPD

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terlilit utang.

Hal itu membuat Pemprov Sulsel menata kembali persoalan anggaran di 2024.

Kini, utang terhadap pihak ketiga masih menjerat keuangan Pemprov Sulsel.

Opsi refocusing anggaran pun kini jadi solusi terdekat untuk melunasi sisa utang.

Pemprov Sulsel sendiri sedang menghitung utang dan besaran refocusing yang harus dilakukan.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Andi Darmawan Bintang mengaku sedang menggodok hal tersebut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Utang kepada pihak ketiga sebutnya memang menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.

"Hal-hal yang berkaitan dengan itu (refocusing) kita lagi menggodok ya, dengan asumsi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan hutan karena memang menjadi kewajiban kita jadi perlu diselesaikan," jelas Andi Darmawan Bintang pada Kamis (20/6/2024).

"Tapi yang menjadi keputusan akhir belum, bagaimana nanti posisinya kita selesaikan sekaligus atau bagaimana itu masih digodok dalam pembahasan. Jadi tahapannya ada," lanjutnya.

Terkait refocusing OPD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Salehuddin memang masih fokus melakukan perhitungan.

Namun dirinya menyebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) paling terdampak.

Sejumlah program sebutnya bisa saja ditunda pelaksanaannya.

"Paling tinggi Dinas TPH Bun, iya (yang dipotong) program yang bisa ditunda dan bisa dilaksanakan di tahun berikutnya," kata Salehuddin.

"Bantuan juga ada, yang bisa ditunda, Alsintan juga ada, ada juga bibit, pupuk," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi penting dibahas jajaran Pemimpin Sulsel.

Sebab, masalah utang akan berdampak pada berjalannya program OPD.

Apalagi Pemprov Sulsel masih dihadapkan dengan anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) di tahun ini.

Cara Prof Zudan selesaikan utang Pemprov Sulsel

Utang masih jadi kewajiban Pemprov Sulsel.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel, Azhar Arsyad  baru saja mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh terkait utang.

Azhar mengingatkan Prof Zudan Arif Fakrulloh mengenai utang Pemprov mencapai Rp300 miliar.

Prof Zudan sudah memastikan membayar kewajiban tersebut.

Menurutnya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyampaikan kewajiban membayar utang.

Sehingga akan dilakukan penentuan skala prioritas.

"Strateginya tentu kita akan melakukan penentuan skala prioritas, teman-teman kepala OPD sudah melaporkan kepada saya berapa kewajiban yang segera kita harus bayarkan," jelas Prof Zudan.

Prof Zudan ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel bisa sehat.

 Bahkan lebih jauh dirinya tak ingin meninggalkan utang bagi Gubernur Definitif nantinya

"Harapan saya strateginya ke depan adalah APBD sehat. Kami semua menyiapkan untuk Gubernur definitif di 2025 tidak lagi punya kewajiban yang belum diselesaikan, kita mau selesai di 2024," katanya.

Diketahui, Azhar Arsyad mengingatkan soal utang sejak 2023 lalu.

Utang sebesar Rp 300 Miliar ini kepada pihak ketiga

"Utang pihak ketiga itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak salah, utang Dinas PU masih ada Rp300 miliar, dan itu dari tahun lalu belum dibayar," kata Azhar Arsyad saat ditemui Tribun-Timur.com di Kantor DPW PKB Sulsel, Jl Toddopuli Raya Utara, Makassar beberapa waktu lalu.

Selain itu, Zudan Arif juga diharapkan menormalisasi berbagai program dan masalah keuangan di pemerintah provinsi

Utamanya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang harus dicairkan ke sejumlah kabupaten/kota.

Ketua DPW PKB Sulsel ini menekankan, beberapa bulan ke depan, DBH harus dicairkan atau ditransfer ke daerah. 

"Kalau dulu transfer ke provinsi, provinsi kadang kala pakai, tetapi diam-diam mereka cicil transfer ke daerah. Nanti pemerintah baru, harus transfer ke kabupaten/kota," tegasnya. (*)