Pelajar, Mahasiswa, Emak-emak Ikut Main Judi Online, Rp 5 Triliun Dilarikan ke Luar Negeri

"Ya harus ada datanya. Kalau enggak ada datanya kan enggak bisa," tutur Risma.

"Seperti TPPO kami punya, jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia. Itu ya kita bantu, kita tangani. Tapi kan ada datanya," jelas Risma.

Tentu, usulan yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir menuai pro dan kontra. Sebab, saat ini pemerintah tengah serius ingin memberantas praktik judi online di Tanah Air.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang diketuai oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Sejumlah pihak pun menilai, bahwa pemberian bansos kepada korban judi online sama saja memberikan peluang untuk semakin terjerumus lebih jauh.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin merespon usulan agar korban judi online mendapat bantuan sosial.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Tidak masuk akal, menurut saya. Logikanya bagaimana, sudah jelas-jelas judi adalah perbuatan yang dilarang agama dan undang-undang," kata Hasanuddin, Jumat.

Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan pemberian bantuan sosial bisa diartikan dukungan pemerintah terhadap pemain judi online.

"Korban judi online dapat bansos, lalu uangnya digunakan lagi untuk judi, terus begitu, mau sampai kapan? Ini tidak mendidik sama sekali," ucapnya.

Hasanuddin menambahkan, hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bansos, seperti misalnya di pelosok desa, kaum lansia, janda tua dan mereka yang terkena PHK serta kaum disabilitas.

"Akan sangat lebih baik dan berharga bila bansos diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, bukan pemain judi online," tandasnya.(*)