Tapera
Kritikan Pekerja hingga Pengusaha Belum Berdampak, Pemerintah Ngotot Terapkan Tapera
Kritik dari kalangan pengusaha, pekerja, hingga partai politik tidak menyurutkan niat pemerintah untuk menerapkan Tapera.
“(Panggil) pihak dari pelaksanaan itu sehingga jangan memberatkan apalagi di sana ketidakberdaayaan ekonomi kita. Oleh karena itu, kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru,” kata Cak Imin dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu (29/5/2024).
Dianggap wajar Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai wajar atas timbulnya pro dan kontra terkait kebijakan Tapera ini.
Menurut dia, pro dan kontra akan selalu muncul setiap ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Jokowi mencontohkan, pemerintah juga dikritik ketika memutuskan peserta BPJS Kesehatan non-Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendaftar, sedangkan iuran warga miskin ditanggung dengan prinsip gotong royong.
Namun, ia menilai masyarakat kini sudah menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
"Tapi setelah (BPJS Kesehatan) berjalan, saya kira merasakan manfaatnya. Bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum, biasanya pro dan kontra," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Jokowi pun mengeklaim bahwa kebijakan iuran untuk Tapera diputuskan setelah melalui pertimbangan matang.
"Iya semua (sudah) dihitunglah.
Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Buruh di Makassar Terbebani ‘Tapera’ |
![]() |
---|
Alhadulillah! Gaji ASN dan Karyawan Swasta Belum Dipotong |
![]() |
---|
Potongan Gaji Pegawai Bertambah, Segini Gaji Fantastis Komisioner Tapera Berdasarkan Undang-undang |
![]() |
---|
Apa Itu Tapera? Isu Kebijakan Pemerintah Tuai Kontra, Disebut Memberatkan Karyawan Swasta |
![]() |
---|
Tapera Dukung Millenial Miliki Rumah Sejak Dini |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.