Kritikan Pekerja hingga Pengusaha Belum Berdampak, Pemerintah Ngotot Terapkan Tapera

"Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran dan kemudian menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat.

Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan," kata Hasto di, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto tidak memungkiri bahwa program Tapera bisa menjadi ladang korupsi baru.

Agus menyinggung kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya dan Asabri, yang sama-sama menghimpun dana masyarakat.

Ia menyebutkan, uang iuran yang ditarik dari gaji bulanan setiap pekerja juga berpotensi diselewengkan dalam proses pengelolaannya karena akan tersimpan dalam jangka waktu yang panjang dan sulit untuk dipantau secara berkala.

Agus menuturkan, pada akhirnya, negara pun tak bisa menanggung dan menalangi kerugian yang dialami oleh warga dalam kasus Jiwasraya dan Asabri.

"Kalau melihat tren-tren ya kasus asuransi banyak yang bermasalah, kayak Jiwasraya Asabri dan lain-lain pada akhirnya pemerintah juga tidak bisa menalangi.

Ketika itu dikorupsi pada akhirnya masyarakat lagi yang menanggung,” kata Agus.  

Di samping itu, Agus juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan bagi warga untuk membeli rumah dari uang iuran Tapera yang dibayarkan setiap bulan.

Sebab, besaran potongan gaji untuk iuran Tapera selama bertahun-tahun belum tentu cukup untuk membeli rumah.

Apalagi harga-harga akan terus mengalami perubahan, bahkan meningkat karena adanya inflasi.

“Masyarakat kan sekarang sudah cerdas, beberapa bahkan sudah menghitung walaupun 100 tahun belum tentu bisa membeli perumahan karena kan ada inflasi,” kata Agus.

“Kemudian belum tentu juga umur kita sampai di situ, dan anak kita yang mewarisi juga jangan-jangan dipersulit nanti untuk mengurus prosesnya,” imbuh dia.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun mengungkapkan bahwa DPR bakal memanggil pihak pemerintah untuk menjelaskan polemik ini.

Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa kebijakan Tapera yang memotong gaji pekerja mesti dievaluasi agar tidak membebani mereka.