Reaksi Jokowi, Kapolri, Menko Polhukam Soal Pengintaian Densus ke Jampidsus, Jaksa Agung Dipanggil

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejasaan Agung, Febrie Ardiansyah (58 tahun), sejak akhir pekan lalu, kembali jadi sorotan publik menyusul kontroversi penguntitan oleh oknum Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri.

Kontroversi menyeruak sebab pejabat sipil ini dikawal aparat Polisi Militer (POM) TNI saat di sebuah kafe di Jakarta, Minggu (19/5/2024) lalu.

Aroma kontroversi kian menguak sebab mantan Kajati DKI Jakarta (Juli 2021- 10 Januari 2022) ini, tengah memimpin penyidikan kasus megakorupsi tambang Timah di Bangka Belitung, Rp 271 Trilun ini.

Anak Betawi ini pernah akan dilaporkan ke KPK oleh aliansi LSM antikorupsi tambang nasional saat menangani kasus saham tambang batubara (PT GBU) Kalimantan pada perkara korupsi Pt Jiwasraya, bulan lalu.

Bahkan, empat hari sebelum ‘insiden” penguntitan Densus 88 di cape ala Perancis di kawasan Cipete, koalisi LSM menyebut namanya dalam diskusi publik ‘Membedah Lelang 1 (Satu) Paket Saham PT Gunung Bara Utama (GBU) dalam Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya’ di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024) lalu.

Baca juga: Sosok Febrie Adriansyah Jampidsus Dilapor ke KPK Usai Diintai Densus 88, IPW Duga Negara Rugi Rp9 T

Hingga awal kini, tiga institusi negara, Kejakasan Agung, Polri dan pihak Pospom TNI, tak banyak memberi komentar detail soal insiden akhir pekan ini.

“Kita ndak masalah kok,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin, kepada wartawan di Istana Negara, sebelum seremoni Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia, Senin (27/5/2024) tadi.

Sosok Febrie Adriansyah

Hingga akhir Mei ini, Febrie masih memeriksa 21 tersangka kasus dugaan korupsi aset tambang negara Pt Timah Tbk di kepulauan Bangka-Belitung.

Ke-21 tersangka itu, terdiri 14 pihak swasta dari 7 perusahaan (komisaris, direksi, manajerial), masing-masing tiga pejabat daerah dan direksi PT Timah, serta satu perorangan yang berstatus tersangka karena merintangi penyidikan jaksa.

Dilansir Kompas.com, Febrie kelahiran Jakarta, lahir 19 Februari 1968.

Jakarta hanya numpang lahir.

Doktor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya (2018) ini, sejak SD hingga sarjana diselesaikan di Jambi.

Gelar doktor hukum diraih saat jabat Aspidsus Kejati Jawa Timur di Kota Surabaya.

Dia jaksa pidana khusus kasus korupsi mentereng; seperti kasus saham Jiwasraya dan BNI, kasus Asabri, Garuda Indonesia, korupsi fasilitas kredit di Bank BTN, dan BTS Kominfo.

Sebelum dilantik jadi Jampidus dia pernah menjabat direktur penyidikan pidana khusus, dan Kepala Jaksa Tinggi di tanah kelahirannya, Jakarta.

Meski lahir di Jakarta, tapi Febri besar di Jambi, pendidikan beliau dari SD sampai dengan strata satu diselesaikan di Jambi.

Febrie jaksa karier. Fia hanya lima bulan menjabat sebagai Kejati DKI Jakarta (29 Juli 2021 hingga 10 Januari 2022).

Dia memulai karier jaksa di Kejari Sungai Penuh, Kerinci, Jambi (1996).

Di sini pulah dia diamanahkan sebagai Kasi Intelijen. Febrie kemudian berpindah-pindah tugas.

Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati Nusa Tenggara Timur, dan Kajati DKI Jakarta.

Kontroversi dan integritas Febri mulai tersorot publik, sebab dia tengah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, di Bangka Belitung, menyeret 3 anggota keluarga pengusaha papan atas Indonesia, eks pemilik Sriwijaya Air.

Sebelum ‘insiden’ penguntitan mencuat (19/5/2024 lalu), Koordinator Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST), Ronald Loblobly, dalam diskusi publik (15/5/2024) lalu, meminta jaksa agung dan KPK menyidik dugaan keterlibatan Febrie dan Amir Yanto; Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagungdalam lelang aset negara Pt Jiwasraya.

Hadir juga dalam diskusi itu tokoh pegiat antikorupsi, Boyamin Saiman (MAKI), Faisal Basri (Indef), Sugeng Teguh Santoso (IPW), dan Melky Nahar (Jatam).

Di forum itu, Ronald mengungkap kejanggalan, harga limit lelang tersebut ternyata telah mendapat persetujuan jampidsus.

“Sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 22 Desember 2020, harga limit barang lelang ditentukan oleh Penjual dalam hal ini Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI, yang berdasarkan ketentuan internal, harus mendapat persetujuan dari Jampidsus Kejagung RI,” ujarnya.

Sekadar diketahui Amir Yanto, dilantik Jaksa Agung sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset di Kejagung, pada 19 Februari 2024.

Atas kejanggalan itulah, Ronald bersama sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti MAKI, ICW, LSAK dan LSM lainnya seperti IPW dan JATAM berencana melaporkan hal tersebut ke KPK.

Yang lebih janggal lagi, jelas Ronald, PT Indobara Utama Mandiri diduga didirikan Andrew Hidayat (eks narapidana kasus korupsi suap, pada 19 Desember 2022 atau 10 hari sebelum tahapan penjelasan lelang.

“Patut diduga (PT Indobara Utama Mandiri) memang dipersiapkan untuk dijadikan perusahaan pemenang lelang barang rampasan korupsi PT Asuransi Jiwasraya berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama,” katanya.

PT Indobara Utama Mandiri adalah peserta lelang tunggal yang mengajukan penawaran.

“PT Indobara Utama Mandiri menjadi perusahaan pemenang lelang tanggal 8 Juni 2023 yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung RI, dengan nilai penawaran sebesar Rp1,9 triliun sesuai harga limit lelang, dimana uang pembayarannya bersumber dari pinjaman PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Menteng dengan pagu kredit senilai Rp2,4 T,” katanya. (*)

(Tribun-Timur.com/Tribunnews/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com