Komisi Informasi Mulai Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel  

Para informan ahli terdiri dari unsur Pemerintah, Badan Publik, Pelaku Usaha, Akademisi, Masyarakat hingga Wartawan.

Informan ahli ini akan mengisi kuisioner dengan tiga dimensi.

Mulai dari dimensi fisik dan politik dengan 6 indikator.

Lalu dimensi ekonomi ada 7 indikator serta dimensi hukum 7 indikator.

Dalam dimensi fisik dan politik akan melihat kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, lalu akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah.

Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbarui.

Kemudian partisipasi publik dan Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

Serta proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi.

Berikutnya di dimensi ekonomi melihat biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi, tata Kelola informasi badan publik dan Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Pusat dan Daerah.

Lalu pemanfaatan informasi bagi publik, Keberagaman kepemilikan media, Keberpihakan media pada keterbukaan informasi serta Transparansi.

Dalam dimensi hukum mengukur jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik.

Kebebasan menyebar-luaskan informasi, Perlindungan bagi pencari informasi dan Kebebasan dari penyalahgunaan informasi.

Lalu Perlindungan hukum bagi whistleblower, Kepatuhan menjalankan UU KIP serta Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal.

Para informan ahli nantinya bakal mengisi kuisioner berdasar dimensi dan indikayor tersebut.

Hingga memberikan nilai yang nantinya dapat disimpulkan menjadi IKIP Sulsel.(*)