Komisi Informasi Mulai Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Sulsel  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proses jelang penilainan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 Sulsel sudah dimulai.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha.

IKIP hadir mengukur keterbukaan informasi di lingkup pemerintah provinsi, pemerintah daerah se-Sulsel hingga lembaga negara.

Arya menyebut pengukuran indeks mengusung gaya gerakan dengan pelibatan pentahelix sebagai informan ahli.

"Satu-satunya Lembaga negara yang melakukan secara kolosal survey cuma komisi Informasi. Kita laksanakan indeks ini secara gaya Gerakan, bukan gaya birokrat. Karena libatkan seluruhnya komisioner,unsur keterbukaan, itu dilibatkan," jelas Arya pada Kamis (23/5/2024).

Indeks keterbukaan informasi akan mengukur kinerja lembaga pemerintahan dalam menyajikan informasi bagi masyarakat.

Lebih jauh mengukur juga jaminan dalam akses informasi publik.

Indeks ini kemudian hadir untuk memotret pelayanan informasi setiap tahunnya.

"Ini adalah potret besar. Ini kerja bareng kolosal kita sebagai Gerakan keterbukaan informasi publik. Kita ingin memotret tiap tahunnya bagaimana kondisinya, bukan perkembangan atau pertumbuhan," jelas Arya.

Indeks ini ujungnya dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi, daerah hingga lembaga negara.

Sebab keterbukaan informasi sejatinya menjadi hak masyarakat.

Selama tiga hari, anggota Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Sulsel ikut dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) di Harper Hotel Makassar pada Senin-Rabu (20-22/5/2024).

Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha turut hadir memberikan pengantar.

Termasuk komisioner Komisi Informasi Sulsel Fauziah Erwin dan Khaerul Mannan.

Dalam pelaksanaannya, penilaian IKIP tingkat Provinsi dilakukan oleh Pokjada terhadap 10 Informan Ahli.