Ikhtiar HMI dalam Penguatan Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045

Asrullah Dimas
Wabendum PAO Badko HMI Sulselbar

INDONESIA mendapat kesempatan bahkan malapetaka untuk merasakan fenomena disebut sebagai bonus demografi pada tahun-tahun mendatang.

Bonus demografi pada suatu negara secara umum diartikan sebagai berkah juga malapetaka bagi negara.

Sebab penduduk dengan usia produktif (usia kerja) lebih besar dibanding yang usia pasif (usia non-kerja).

Berkah jika pemimpin dapat mengambil langkah tepat, namun malapetaka apabila pemimpin melangkah secara keliru.

Bonus demografi hal yang pasti bagi Indonesia, tapi memanfaatkan dan memberdayakan insentif tersebut merupakan ujian bagi Indonesia kedepannya.

Indonesia memiliki cita-cita luhur dalam mewujudkan hadirnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dalam menyambut bonus demografi.

Oleh karena itu, diracik sebuah strategi, untuk pembangunan kebijakan nasional yang tentunya bijak.

Berfokus pada peningkatan terhadap kualitas manusia, kapasitas manusia serta karakter manusia sebagai strategi menyongsong Indonesia emas 2045.

Pada awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan tahun 1990, angka ketergantungan di negara tersebut masihlah tinggi dikarenakan membesarnya usia kelahiran.

Dengan adanya kondisi tersebut membuat beban yang harus diemban oleh pemerintah sebagai simbol negara, semakin berat menyetarakan kesejahteraan masyarakat. Ada semacam tantangan yang mesti dientaskan.

Sementara di era orde baru, program KB pun dirancang dan dilaksanakan untuk menekan angka kelahiran dan meningkatkan angka kelahiran.

Pada tahun 2020 hasil dari program tersebut mulai nampak karena rendahnya angka ketergantungan usia non produktif. Sehingga diprediksi oleh BPS, Indonesia akan mengalami bonus demografi.

Bonus demografi adalah kondisi kependudukan yang didominasi oleh usia produktif, namun bonus demografi ini dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua.

Hal tersebut dilakukan karena adanya dampak positif dan negatif, dan hal tersebut tergantung pada pengelolaan negara termasuk seluruh elemen di dalamnya.