Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan Desak Pj Gubernur Sulsel Tertibkan Perusahaan Nakal di Makassar

TRIBUN-GOWA.COM - Jendral lapangan (Jendlap) Aliansi Mahasiswa Peduli Keadialan (AMPK), Fahim menilai masih banyak perusahaan nakal.

Masih banyak perusahaan tidak memberikan upah sesuai UMR maupun UMK di Sulsel.

Hal tersebut disampaikannya saat unjuk rasa peringati Hari Buruh di batas kota Gowa-Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (1/5/2024).

Fahim mendesak Pj Gubernur Sulsel dan Kepala Daerah menindaki perusahaan nakal tersebut.

Menurutnya, perusahaan wajib memberikan upah sesuai dengan Perda Gubernur maupun Perda Bupati.

Baca juga: Disnaker Makassar Sulsel Ajak Buruh Ramah Tamah di Hotel Claro 3 Mei 2024

"Karena ada beberapa perusahaan yang kami anggap menjadi faktor utama kesengsaraan buruh di wilayah Sulsel," jelasnya

"Kami juga menuntut Pj Gubernur Sulsel agar segera mengeluarkan ataupun merancang Undang-Undang, Perda terkait kenaikan upah atau UMR tenaga kerja di Sulsel," lanjutnya.

Dia menganggap buruh adalah struktural masyarakat sipil Indonesia.

Jika kesejahteraan buruh didapatkan, maka negara sejahtera.

Grand isu buruh bukan mesin, dan stop komersialisasi pendidikan 

Selain itu, pihaknya menuntut menghapuskan Undang-Undang (UU) Cipta kerja.

Kemudian, segera sahkan UU perempuan Pekerja Rumah Tangga (PPRT),  hapus UU MPKM.

Mereka juga mendesak Kejaksaan Negeri Gowa mengevaluasi dana bos di Gowa

Menurut Fahim, pihaknya mengangkat isu pendidikan sebab dianggap sangat penting.

"Pendidikan adalah faktor penunjang mencerdaskan generasi bangsa," tambahnya. (*)

Laporan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli