Musrenbang Tematik Awali Penyusunan RPJPD Sulsel 2025-2045, 3 Isu ini Bakal Dibedah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersiap jelang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Hotel Four Points Makassar, pada Selasa (30/4/2024) mendatang.

Musrenbang bakal membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  2025.

Serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Sebelum Musrenbang tingkat provinsi, Pemprov Sulsel akan mengawali dengan musrenbang tematik.

Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel  Andi Bakti Haruni menjelaskan forum tematik ini langkah awal untuk membahas isu-isu penting.

Musrenbang tematik akan dibagi menjadi tiga pembahasan.

"Musrenbang tematik ini terkait dengan isu-isu penting yang harus dibicarakan yakni terkait dengan pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan disabilitas itu yang pertama," jelas Andi Bakti di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (22/4/2024).

"Kedua adalah terkait dengan stunting dan yang ketiga terkait dengan kemiskinan," lanjutnya.

Andi Bakti menjelaskan ruang kebebasan perempuan dinilai masih kurang.

Begitu juga akses kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Sehingga ruang diskusi dibutuhkan untuk rencana pembangunan jangka panjang.

"Selama ini seolah-olah perempuan tidak diberi akses cukup. Anak juga punya hak dalam pengembangan. Disabilitas juga punya hak mendapat akses setara," jelasnya.

Isu tentang kemiskinan ekstrem dan stunting juga sangat penting.

Terutama dalam peningkatan kualitas hidup dan visi panjang Indonesia Emas 2045.

Nantinya, hasil pembahasan forum tematik akan direkomendasikan dalam Musrenbang utama.

Sehingga para stakeholder dari masing-masing tema akan diundang membahas rencana pembangunan.

"Disana akan lahir rekomendasi. Di tematik ini, mereka susun kesepakatan lalu menjadi masukan di Musrenbang," kata Andi Bakti Haruni.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel bakal menjaring aspirasi masyarakat.

Andi Bakti Haruni mengaku masyarakat harus terlibat menyuarakan aspirasi terkait pembangunan daerah.

Apalagi masyarakat tentu menjadi pihak yang merasakan langsung dampak pembangunan daerah.

Sehingga penilaian masyarakat akan kebutuhan pembangunan jadi nilai penting dalam musrenbang.

"Kita juga masih buka ruang lebih luas untuk masyarakat.

Masyarakat dan organisasi profesi, kemasyarakatan yang ada diharapkan juga masukannya untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang," jelas Andi Bakti.

Saat ini, Pemprov Sulsel sudah membuka link aspirasi secara online.

Masyarakat bisa mengakses melalui https://bit.ly/saranmasukanrpjpdrkpd

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz