Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe Ingatkan Kader: Jangan Ada Jeruk Makan Jeruk

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPD I Partai Golkar Sulsel pasang target ambisius untuk meraih kemenangan sebesar 60 persen dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sulsel. 

Langkah ini diumumkan sebagai bagian dari strategi DPD Golkar Sulsel dalam memperkuat basis politiknya di tingkat daerah.

Untuk mencapai target tersebut, Golkar akan menerapkan pola transparansi dan akuntabel dalam setiap langkah yang diambil.

"Kita ingin sekali menang, mudah-mudahan di atas 60 persen kita menang pemilihan kepala daerah di Sulsel dengan pola transparansi dan akuntabel," kata Taufan Pawe saat dihubungi, Jumat (5/4/2024).

Menurut Taufan Pawe, pendekatan akuntabel mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan menutupi kekurangan dalam dukungan politik. 

"Akuntabel itu, ya mampu tidak kamu menangkan ini Pilkada, kalau umpamanya dia kekuatannya hanya 60 persen, cari dong yang bisa menutupi 30 persen itu. Kira-kira seperti itu," tambahnya.

Taufan Pawe menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap balon bupati dan wali kota.

Evaluasi itu dilakukan di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jl Amanagappa, Makassar, Rabu (3/4/2024), dengan menghadirkan ketua atau perwakilan DPD II.

"Pada evaluasi itu dengan melibatkan DPD II. Saya melihat ketua-ketua DPD II tetap mempertahankan calonnya, itu tidak masalah, tetapi nantinya akan dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP)," ungkap Taufan Pawe.

Adapun sebanyak 37 kader Sulsel dipersiapkan maju pilkada serentak 2024.

Dari 37 nama, lima di antaranya dipersiapkan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Taufan Pawe, mengungkapkan bahwa proses evaluasi terhadap surat tugas untuk 32 bakal calon telah dilakukan secara cermat bersama DPD II Golkar kabupaten/kota.

"Untuk pilgub ini untuk semua calon-calon yang ada, saya tidak otak-atik," kata Taufan Pawe.

"Walaupun saya diberi kewenangan untuk menilai semua semua bakal calon ini yang telah mendapat surat tugas dari DPP Golkar, saya sampaikan jangan jeruk makan jeruk biarlah DPP yang menilainya," tambahnya.