1,4 Juta Pekerja Sulsel Belum Terlindungi, BPJS Ketenagakerjaan Sasar Nelayan dan Petani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kian serius memberikan layanan bagi tenaga kerja di Sulsel.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo baru saja rapat bersama Pj Gubernur Bahtiar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3/2024).

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasannya terkait akses BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel.

Anggoro melaporkan saat ini, sebanyak 1,4 juta tenaga kerja di Sulsel telah terlindungi BPJS.

Angka ini baru sekitar 51 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Sulsel.

Sektor pekerja informal dinilai masih banyak belum terlindungi BPJS.

Hal inilah yang menjadi fokus terkini BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Sulsel.

"Saat ini di sulsel peserta (BPJS) 1,4 juta atau 51 persen. Kalau kita lihat 1,4 juta lagi yang harus dilindungi," jelas Anggoro.

"Potensi terbesar itu di Informal. Kalau formal sudah 80 persen, nah informal sekitar 19 persen," lanjutnya.

Di sektor pertanian, para petani disebutnya memiliki potensi besar untuk dijangkau.

Apalagi, Pj Gubernur Sulsel memiliki banyak program pertanian seperti budidaya pisang hingga sukun.

Efeknya ada pertumbuhan jumlah petani di Sulsel.

"Pak Gubernur punya rencana untuk petani pisang. Punya potensi besar untuk dilindungi dan bekerja dengan tenang," lanjutnya.

Selain itu, para nelayan juga dinilai perlu terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Begitu juga pelaku ojek online yang kian hari makin bertambah di Sulsel.

"Nah itu termasuk ojol, petani, nelayan. Mereka punya penghasilan tapi tidak tau bisa dilindungi," jelasnya.

Tugasnya kini melakukan sosialisasi ke sektor pekerja tersebut.

Sekaligus memastikan layanan BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung diakses dengan mudah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel Ardiles Saggaf menyampaikan target Pj Gubernur Sulsel terhadap nelayan.

"Pak gubernur tahun ini targetkan untuk 10 ribu nelayan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan setahun ini," jelas Ardiles.

Bahkan untuk menjamin terlindunginya para pekerja, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kini telah digodok.

Ranperda ini akan memuat aturan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan

"Saat ini dibahas ranperda terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini kita dorong pekerja informal. Supaya selain provinsi, pemerintah daerah juga turut aktif," lanjutnya.

Pemprov Sulsel pun siap menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk turun langsung melakukan sosialisasi sampai ke petani dan nelayan.