Pemilu 2024
Mengawal Hak Angket DPR dan Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
Institusi demokrasi tak lebih sebagai bedak, sebagai topeng demokrasi. Institusi itu ada, tetapi tidak berjiwa. Jiwanya digenggam penguasa.
Parlemen Senayan harus didukung parlemen jalanan. Rakyat harus memelototi sejauh mana perkembangan pelaksanaan hak angket DPR dan Pansus DPD. Masyarakat sipil harus berkonsolidasi satu sama lain.
Ini saatnya mahasiswa, guru besar, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan rakyat kebanyakan menunjukkan jati diri sejatinya. Bahwa kedaulatan ada di tangan mereka, bukan digenggaman para elit politik yang dikuasai syahwat berkuasa.
Catat anggota dewan yang istiqamah, garisbawahi yang berkhianat. Dengungkan mereka yang konsisten, viralkan yang membelot. Ketika hukum tak lagi sepenuhnya bekerja, biarkan sanksi sosial ikut menghakimi.
Itu penting, karena pihak yang menolak langkah wakil-wakil rakyat menyelidiki kecurangan pemilu didukung sumber daya lengkap. Ya jaringan oligarki, kekuasaan, atau finansial yang konon tidak terbatas.
Tidak menutup kemungkinan ada langkah penggembosan. Dengan jabatan, bargaining kasus, atau fulus. Tiga pedang jahat kekuasaan ini telah menjadi bisik-bisik di mana-mana.
Viva.co.id, misalnya, merilis video yang mempertanyakan bisik-bisik politik tawaran Rp10 miliar per anggota dewan. Angka yang tidak relevan ketimbang harga diri, demokrasi, dan kebenaran.
Terbaru, isu koalisi besar berjangka panjang hingga 20 tahun ke depan. Konon, seluruh partai politik yang ada akan dimasukkan dalam koalisi besar ini. Sifatnya permanen.
Adalah Sudirman Said yang membuka isu itu ke publik. Koalisi besar dan permanen ini hanya menyisakan satu-dua partai saja sebagai oposisi. Lagi-lagi sebagai topeng. Topeng bahwa negara masih menganut demokrasi serta check and balances.
Betul kata M. Said Didu. Koalisi besar itu mirip politbiro di China sana. Anggota “politbiro” adalah para Ketua Umum Parpol sementara pimpinannya, dugaan Said, adalah Jokowi.
Syahwat mempertahankan kekuasaan dengan model politbiro tentu akan menambah derita sakaratul maut demokrasi. Di waktu bersamaan, juga mengancam gol indah hak angket DPR dan Pansus DPD.
Berjangka panjang, permanen, dan berkuasa, tiga pokok soal politbiro ini bakal menggoda Parpol dan Senator. Perlu penetrasi pengawalan rakyat yang lebih kuat.
Jika dua langkah politik itu pada akhirnya mogok di tengah jalan, rakyatlah yang harus mengambil alih komando perjuangan.
Turun ke jalan, kibarkan panji-panji reformasi jilid dua. Sebagai bagian dari rakyat, saya pastikan akan berada di barisan itu.
Ingat Yusran Tajuddin Ketua KPU Bone Terseret Kasus Markup Suara Caleg Sulsel? Segera Disidang DKPP |
![]() |
---|
Daftar 9 Caleg Terpilih Mundur Jadi Anggota DPRD Sulsel Demi Maju Pilkada, Siapa Calon Penggantinya? |
![]() |
---|
Ketua Bawaslu Mardiana Rusli: Tidak Ada Larangan Penyelenggara Pemilu Bicara ke Media |
![]() |
---|
Sosok Legislator PKS Nur Huda Waskitha Naik Motor Butut saat Pelantikan tapi Ternyata Jutawan |
![]() |
---|
8 Caleg Terpilih DPRD Sinjai Terancam Tak Dilantik, Dominasi Jagoan Nasdem-Golkar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.