Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilu 2024

Mengawal Hak Angket DPR dan Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI

Institusi demokrasi tak lebih sebagai bedak, sebagai topeng demokrasi. Institusi itu ada, tetapi tidak berjiwa. Jiwanya digenggam penguasa.

Editor: Ari Maryadi
Tribun Timur
Anggota DPD RI Tamsil Linrung 

Parlemen Senayan harus didukung parlemen jalanan. Rakyat harus memelototi sejauh mana perkembangan pelaksanaan hak angket DPR dan Pansus DPD. Masyarakat sipil harus berkonsolidasi satu sama lain.

Ini saatnya mahasiswa, guru besar, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan rakyat kebanyakan menunjukkan jati diri sejatinya. Bahwa kedaulatan ada di tangan mereka, bukan digenggaman para elit politik yang dikuasai syahwat berkuasa.

Catat anggota dewan yang istiqamah, garisbawahi yang berkhianat. Dengungkan mereka yang konsisten, viralkan yang membelot. Ketika hukum tak lagi sepenuhnya bekerja, biarkan sanksi sosial ikut menghakimi.

Itu penting, karena pihak yang menolak langkah wakil-wakil rakyat menyelidiki kecurangan pemilu didukung sumber daya lengkap. Ya jaringan oligarki, kekuasaan, atau finansial yang konon tidak terbatas.

Tidak menutup kemungkinan ada langkah penggembosan. Dengan jabatan, bargaining kasus, atau fulus. Tiga pedang jahat kekuasaan ini telah menjadi bisik-bisik di mana-mana.

Viva.co.id, misalnya, merilis video yang mempertanyakan bisik-bisik politik tawaran Rp10 miliar per anggota dewan. Angka yang tidak relevan ketimbang harga diri, demokrasi, dan kebenaran.

Terbaru, isu koalisi besar berjangka panjang hingga 20 tahun ke depan. Konon, seluruh partai politik yang ada akan dimasukkan dalam koalisi besar ini. Sifatnya permanen.

Adalah Sudirman Said yang membuka isu itu ke publik. Koalisi besar dan permanen ini hanya menyisakan satu-dua partai saja sebagai oposisi. Lagi-lagi sebagai topeng. Topeng bahwa negara masih menganut demokrasi serta check and balances.

Betul kata M. Said Didu. Koalisi besar itu mirip politbiro di China sana. Anggota “politbiro” adalah para Ketua Umum Parpol sementara pimpinannya, dugaan Said, adalah Jokowi.

Syahwat mempertahankan kekuasaan dengan model politbiro tentu akan menambah derita sakaratul maut demokrasi. Di waktu bersamaan, juga mengancam gol indah hak angket DPR dan Pansus DPD.

Berjangka panjang, permanen, dan berkuasa, tiga pokok soal politbiro ini bakal menggoda Parpol dan Senator. Perlu penetrasi pengawalan rakyat yang lebih kuat.

Jika dua langkah politik itu pada akhirnya mogok di tengah jalan, rakyatlah yang harus mengambil alih komando perjuangan.

Turun ke jalan, kibarkan panji-panji reformasi jilid dua. Sebagai bagian dari rakyat, saya pastikan akan berada di barisan itu.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved