IPAL Losari di Tengah Massifnya Pembangunan Infrastruktur

Oleh:
Dr Suryani Syahrir ST MT
Dosen dan Pemerhati Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Kunjungan Presiden Jokowi dalam rangka peresmian beberapa infrastruktur di Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros disambut hangat masyarakat setempat.

Salah satu yang akan diresmikan adalah IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Losari.

IPAL yang dibangun sejak 2019 dan menelan biaya Rp1,2 triliun, diharapkan memberi banyak manfaat bagi warga Makassar, terutama warga yang terlayani.

Seperti dilansir dari laman https://makassar.tribunnews.com/2024/02/22/telan-anggaran-
rp-12-triliun-jokowi-ungkap-manfaat-ipal-losari-bagi-warga-makassar , rincian pembiayaan IPAL Losari adalah dari APBN Rp1,067 triliun, ADB Rp672 miliar, dan APBD Rp150 miliar.

Berkapasitas 16.000 meter kubik per hari dengan panjang jaringan perpipaan 96 km.

IPAL ini mampu melayani 41 ribu Kepala Keluarga (KK).

Jika dianalisis berbagai proyek pembangunan yang ada, terlihat ada ketimpangan yang cukup signifikan.

Satu sisi membangun IPAL yang diharapkan memberi manfaat bagi warga terlayani.

Sisi lain membangun infrastruktur lainnya tanpa memperhatikan aspek manusia dan lingkungan.

Sebagai contoh pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang menuai banyak protes warga.

Para ahli dan akademisi pun sudah 'berteriak' akan dampak negatif dari pembangunan tersebut.

Toh, tetap berjalan walau di atas tangisan banyak warga terdampak.

Sudah berapa banyak pembangunan yang menelan anggaran cukup fantastis.

Namun, manfaat dari pembangunan itu sendiri sepertinya tereduksi dengan massifnya pembangunan ugal-ugalan ala sistem kapitalisme.

Inilah yang penulis kritisi.

Massifnya pembangunan infrastruktur seakan peduli kepada rakyat, tetapi saat yang sama juga menzalimi rakyat karena paradigma pembangunan yang keliru.

Sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, Sulsel menjadi salah satu provinsi prioritas pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Terlebih Sulsel mendeklarasikan diri sebagai provinsi ramah investasi, surga bagi investor, dan beraneka diksi yang
menegaskan bahwa Sulsel welcome terhadap pembangunan berbasis investasi.

Inilah potret pengelolaan sistem ekonomi ala kapitalisme.

Bergerak dalam transaksi utang, terlebih utang ribawi. Meniscayakan kerusakan dan menegasikan kesejahteraan.

Asas Pembangunan

Beragam bencana yang menimpa negeri ini, harusnya membuat rakyat introspeksi diri bahwa ada sesuatu yang salah.

Bencana lingkungan dan rusaknya tatanan sosial di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya kriminalitas, menjadi alarm bahwa negeri ini sedang 'sakit'.

Kerusakan demi kerusakan terus terjadi. Baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

Kerusakan secara langsung bisa diindera dalam bentuk bencana alam dan rusaknya moral generasi.

Adapun bencana tidak langsung adalah rusaknya akidah umat akibat penerapan sistem Kapitalisme dengan asas sekuler-nya. Asas yang memisahkan agama dari kehidupan.

Implementasinya terlihat dalam kehidupan sosial hari ini. Orang boleh saja menjalankan ibadah mahdoh-nya (salat, puasa, dl.).

Saat yang sama juga melakukan transaksi yang tidak dibolehkan, misal dalam akad utang ribawi.

Padahal, Allah SWT sebagai Pencipta sekaligus Pengatur sangat jelas melarang aktivitas tersebut dan sangat mencela pemakan riba dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Inilah konsekuensi dari penerapan aturan yang bukan berasal dari Sang Khaliq.

Asas pembangunan yang berasal dari hasil pemikiran manusia, sangat rentan terjadinya kecurangan/ketimpangan.

Tersebab, manusia adalah makhluk yang sangat lemah dan terbatas.

Jika pembangunan dilakukan berbasis sekuler kapitalistik, akan terlihat nyata kerusakan tersebut. Perlahan, tapi pasti!

Asas yang Benar

Asas yang benar haruslah berasal dari Dzat Yang Mahabenar.

Aturan yang terpancar dari akidah atau asas yang benar, dipastikan akan melahirkan keberkahan yang selanjutnya mendatangkan kesejahteraan.

Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, mengatur semua hal dari perkara receh hingga urusan politik luar negeri.

Hal tersebut telah terbukti dalam sejarah panjang peradaban Islam menaungi dua per tiga belahan dunia selama 1300 tahun lamanya.

Islam memandang pembangunan berbasis kemaslahatan (kebaikan) rakyat.

Seluruh instrumennya harus sesuai dengan hukum syarak, baik perkara teknis maupun nonteknis.

Tak luput terkait sistem ekonomi yang mengiringi setiap aktivitas pembangunan.

Tidak ada transaksi yang batil (rusak), termasuk hal-hal yang terkait dengan akad ribawi. Artinya, independensi dan kemandirian ekonomi dijamin negara.

Kondisi ini niscaya mampu diwujudkan, sebab sistem ekonomi Islam punya cara yang khas dalam implementasinya.

Negara yang menerapkan sistem Islam secara total, membuat semua regulasi berdasar syariat.

Di mana pengelolaan harta begitu detail.

Diantaranya dikenal ada tiga macam kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Terkait pembangunan, ada banyak hal yang terkait kepemilikan umum bersinggungan dengan kepemilikan pribadi. Salah satunya terkait pembebasan lahan.

Hal ini diatur dengan cara yang sangat manusiawi, karena kepemilikan individu itu dijamin oleh Allah SWT.

Bahkan jika pemilik lahan tidak ingin memberikan lahannya (walau pembangunan itu untuk kepentingan umum), tidak boleh ada paksaan di dalamnya.

Namun, dalam sistem Islam ketakwaan setiap individu insyaallah akan tercipta.

Penguasa dan rakyat berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan demi kemaslahatan bersama.

Pembebasan lahan tidak akan diwarnai tangisan rakyat, karena rakyat sadar betul akan urgensi pembangunan yang dilaksanakan oleh penguasa.

Pembangunan berbasis akidah Islam, menegasikan pencitraan dan kerusakan/bencana.

Wallahua’lam bis Showab.(*)