Menilai Kesiapan Aplikasi Big Data Dalam Sektor Publik

Kita perlu menilai sejauh mana penggunaan Big Data cocok dengan tujuan strategis organisasi publik tertentu.

Ini berkaitan dengan memastikan penggunaan Big Data dapat sinergis dengan struktur organisasi, kegiatan utama, dan strateginya.

Faktor kedua yang diatasi adalah kematangan organisasi dimana terkait dengan sejauh mana inisiatif e-governance diaplikasikan dengan komprehensi dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi publik.

Kematangan organisasi mengindikasikan sejauh mana organisasi telah berkembang menuju keadaan di mana mereka mampu berkolaborasi dengan organisasi publik lainnya secara digital dan tanpa ada sekat atau kesenjangan otoritas pengelolaan data antar sektor.

Selain itu aplikasi teknologi digital dalam pengelolaan manajemen publik lebih berorientasi pada warga dan kebijakan yang didorong oleh permintaan atau bottom-up.

Lebih banyak kerjasama dan lebih banyak perhatian terhadap tuntutan masyarakat membuat lebih banyak data tersedia untuk aplikasi Big Data.

Dengan demikian data dapat lebih mudah dikelola untuk membantu organisasi publik lebih baik menyediakan dan menyesuaikan kegiatan, layanan, dan pengambilan keputusan berdasarkan ekspektasi masyarakat.

Faktor ketiga yang perlu diatasi adalah kemampuan organisasi baik secara sumber daya manusia maupun kelembagaan.

Perlu memastikan apakah organisasi memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola dan menggunakan Big Data serta mampu menciptakan nilai lebih besar dan dampak lebih luas untuk melayani nila-nilai publik, bukan kepentingan kelompok elit tertentu.

Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada konsekuensi negatif atau penyalahgunaan wewenang serta konflik kepentingan yang timbul dari penggunaan Big Data.

Tantangan Aplikasi Big Data di Indonesia

Penerapan big data analytics di sector publik tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Setidaknya Pemerintah Indonesia perlu merespon tiga tantangan utama dalam aplikasi Big Data analytics dalam peningkatan kualitas manajemen publik.

Pertama. sebagian besar pemimpin organisasi publik Indonesia masih memiliki kurang kesadarannya mengenai menjaga kualitas data.

Kedua, masih terdapatnya data yang tumpang tindih dan replikasi data yang signifikan membuat data tidak reliable.