OMS Sulsel Tak Percaya Hasil Pemilu 2024, Temukan 11 Pelanggaran

1. Waktu pencoblosan yang terlambat dimulai dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya namun penutupan tetap pada jadwal yang telah ditentukan.

2. Adanya temuan surat suara yang telah tercoblos di Makassar, Maros, dan Gowa

3. Adanya Kotak Suara yang tidak tersegel

4. Teknis registrasi saat pemungutan suara di TPS tidak diumumkan secara detail, yang berdampak beberapa pemegang hak pilih yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh Undangan, namun tidak dapat menggunakan hak suaranya karena adanya penolakan dari Panitia/ KPPS setempat

5. Tidak adanya transparansi terkait jumlah DPT setiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara.

6. Adanya temuan oknum KPPS tertentu mengarahkan pemilih untuk memilih paslon capres cawapres

7. Beberapa TPS tidak memiliki kelengkapan rekapitulasi form C, sehingga perhitungan hasil pemungutan suara dapat dimanipulasi

8. Jumlah hasil perhitungan suara tidak dituliskan sesaat setelah pemungutan suara dilakukan perhitungan dan dilakukan pada dini hari, hal ini berdampak terhadap beberapa saksi memutuskan untuk meninggalkan TPS sebelum selesainya penulisan hasil penghitungan di Form C

9. Banyak TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih yang berkebutuhan khusus (lansia dan disabilitas);

10. Kesalahan penulisan jumlah angka hasil perhitungan suara di Form C

11. Penginputan angka hasil perhitungan suara ke aplikasi "Sirekap KPU RI" tidak valid dan lebih menguntungkan paslon tertentu. Padahal pembuatan Aplikasi ini menggunakan dana publik yang seharusnya memberikan informasi yang valid dan benar kepada Publik.

Berikut tuntutan dari OMS Sulsel:

1. Meminta Jokowi untuk mundur dari jabatan Presiden RI atas berbagai pelanggaran konstitusi, hukum dan etika, dan sikap terang-terangan tidak netral yang membuat pemilu tahun 2024 berjalan buruk dan penuh dengan kecurangan.

2. Mendesak KPU RI dan Bawaslu RI untuk menghentikan proses penghitungan suara karena dihasilkan dari proses kecurangan dan intervensi kekuasaan.

3. Mendesak KPU dan Bawaslu Ri untuk menggelar Pemilu Ulang yang jujur tanpa intervensi presiden dan kekuasaan.

4. Mengajak seluruh koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah untuk bersikap terhadap massifnya kecurangan, politisasi program pemerintah dan intimidasi pada pemilu 2024. (*)