Demokrasi Dicederai Pemimpin Negara, Amir Muhuddin: Perguruan Tinggi Satu-satunya Harapan Masyarakat

Hal itu disampaikan dalam deklarasi seruan moral kebangsaan menyelamatkan amanat reformasi di Kantor Tribun Timur, Selasa (6/2/2024) sore.

Prof Arismunandar menegaskan perlunya pemerintah bersikap netral dan mengutamakan kepentingan umum dalam Pemilu 2024.

"Kalau ditanya apa tindak lanjut, pertama mungkin forum dosen ini jangan kendor. Kita mau mengawal pemilu yang jurdil dan luber, Kita harus mengawal," kata Prof Dr Arismunandar.

"Kalau kita tidak bisa kita mengubah pemerintah, maka kita harus mengubah pemilih. Jadi membangun pencerdasan kepada pemilih untuk bebas menyalurkan hak suara politiknya di tempat pemungutan suara (TPS)," tambahnya.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulsel ini juga menyerukan semua akademisi untuk diam dalam menghadapi perkembangan proses demokrasi belakangan ini.

Dia menegaskan bahwa Forum Dosen Sulsel, tidak boleh kehilangan momentum dan harus terus mengangkat isu-isu demokrasi.

Di samping forum dosen, kelompok masyarakat sipil lainnya juga diminta untuk terus mengencangkan diskusi.

Hal ini sebagai langkah konstruktif untuk memastikan jalannya Pemilu yang adil dan transparan.

"Kita menstimulasi mental pemilih dengan atmosfer kebebasan pemilih untuk bisa menyampaikan itu. Sebab kalau kita tidak bisa mengubah pemerintah maka kita harus bisa memastikan tidak bisa mengubah pemilihnya," tegasnya.

Seruan Moral Forum Dosen Sulsel, Desak Presiden Jokowi Tetap Netral dalam Pemilu 2024

Forum Dosen Sulawesi Selatan (Sulsel) mengeluarkan seruan moral kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Seruan ini disampaikan sebagai respons terhadap isu-isu politik yang berkembang di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Pernyataan sikap itu digelar di Redaksi Tribun-Timur, Jl Opu Daeng Risadju, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2024) sore.

Dalam pernyataannya, Dr. Adi Suryadi Culla menegaskan pentingnya peran Presiden sebagai pemimpin negara yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Netralitas Presiden dianggap sebagai kunci untuk menciptakan kondisi politik yang kondusif dan menjaga persatuan bangsa.