Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Alumni Ramai-ramai Kritik Maklumat Rektor Unhas: Inilah Risiko Kalau Rektor Tak Berbasis Aktivis

Alumni Unhas Mulawarman mengatakan, apa yang dilakukan rektor bukan berbasis aktivis dan tak punya nyali.

|
Editor: Sudirman
Ist
Mulawarman dan Imam. Dua alumni Unhas mengkritik keputusan rektor Prof Jamaluddin Jompa. 

Ia meminta Rektor Unhas untuk meminta maaf kepada alumni dan seluruh civitas akademika Unhas.

“Saya sebagai Alumni dan Demisioner Ketua BEM Universitas menyayangkan sikap rektor Unhas yang cenderung tidak mengaminkan perjuangan demokrasi dan meminta rektor unhas untuk meminta maaf kepada alumni dan seluruh civitas akademika Unhas,” kata Imam Mobilingo.

"Harusnya Unhas berterima kasih karena masih ada guru besar dan dosen yang mau menyuarakan hati nurani mereka. Saya yakin, di luar Unhas banyak yang menghargai dibandingkan dari dalam Unhas sendiri. Saya mendapat banyak ucapan baik dari teman-teman di UGM, UI dan Perguruan tinggi yang lain”.

Empat Pernyataan Sikap Guru Besar Unhas

Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia

Pada Jumat (2/2/2024), Prof Triyatni Martosenjoyo, MSi, memimpin deklarasi "Unhas Bergerak Untuk Demokrasi" di depan Rektorat Unhas.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan Universitas, Prof Amran Razak, dan Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Unhas, Prof Arsunan Arsin.

Dalam deklarasi tersebut, para guru besar Unhas menyanyikan lagu "Padamu Negeri" sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan demokrasi untuk persatuan Indonesia.

Prof. Triyatni Martosenjoyo menyatakan, "Setelah mencermati perkembangan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Presiden/Wakil Presiden R.I. 2024, tata kelola pemerintahan, serta kehidupan demokrasi nasional, Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin Makassar mengeluarkan pernyataan sikap."

Terdapat 4 poin utama dalam pernyataan sikap forum guru besar Unhas:

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

2. Mengingatkan Presiden Jokowi, pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi, mengedepankan nilai-nilai kerakyatan, keadilan sosial, serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

3. Meminta KPU, Bawaslu, serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu diharapkan menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi dari pihak manapun.

4. menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Keputusan para guru besar dan dosen Unhas untuk bergerak ini didasari oleh keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved