Banjir Ancam Hari H Pencoblosan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Cuaca buruk mengintai saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Bencana hidrometeorologi jadi ancaman di depan mata.

Pemilu 2024 akan digelar secara serentak pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang.

Pada saat itu, cuaca buruk diperkirakan masih akan terjadi dan mengintai, khususnya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, ada empat kecamatan yang rawan terkena banjir bahkan ada yang langganan banjir.

Keempat kecamatan tersebut adalah Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, dan Panakkukang.

Bahkan baru-baru ini, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, menjadi salah satu daerah paling parah terdampak banjir.

Hal ini memaksa ratusan warga untuk mengungsi dari rumah mereka.

Sebanyak 271 warga dari Kecamatan Manggala harus mengungsi karena terdampak banjir yang merendam rumah-rumah mereka.

Kepala BPBD Kota Makassar, Akhmad Hendra Hakamuddin mengatakan, ketinggian air mencapai kurang lebih 40 cm di beberapa titik.

Untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi, mereka diamankan di masjid terdekat sebagai tempat penampungan sementara.

Namun, situasi ini masih memicu kekhawatiran, terutama jika cuaca ekstrem terus berlanjut.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat menyebabkan genangan hingga banjir di beberapa wilayah di Makassar," ujar Akhmad Hendra.

Hal ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga, tetapi juga mengkhawatirkan terkait proses pelaksanaan pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Cuaca Buruk Bayangi Pemilu, KPU Makassar: Daerah Pesisir Rawan Banjir Rob

Terkait kondisi cuaca pada saat pencoblosan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar belum memprediksi gambaran cuaca pada saat itu.

Prakirawan BMKG Makassar, Rizky Yudha mengatakan, batas prakiraan cuaca yang bisa dilakukan BMKG berlaku untuk sepuluh hari ke depan.

Artinya, sekarang ini BMKG belum bisa menebak dan seperti apa gambaran cuaca pada 14 Februari mendatang.

"Untuk prakiraan cuaca kami masih belum bisa memberikan informasi karena memang prakiraan cuaca rangenya sampai 10 hari kedepan," ucap Rizky Yudha kepada Tribun-Timur.com, Jumat (26/1/2024).

Akan tetapi jika melihat prakiraan hujan berdasarkan dasarian, hujan pada dasarian Februari ini diperkirakan jauh lebih sedikit dibanding dasarian kedua dan ketiga bulan Januari.

Artinya curah hujan pada Februari mendatang akan mengalami penurunan.

Hal itu sejalan dengan fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung tahun ini.

Iklim El Nino mempengaruhi curah hujan, sehingga musim kemarau akan lebih maju dari sebelumnya.

"Secara rata-rata kemarau terjadi di bulan Mei, karena tahun ini masih El Nino jadi diperkirakan Musim kemarau lebih maju," ulasnya.

"Sekitar April sudah memasuki kemarau, tapi nanti informasinya akan disampaikan prakiraan kemarau yang akan dirilis sekitar Maret," sambungnya.

Lanjut Rizky, puncak musim hujan terjadi pada Januari ini. Ke depan curah hujan akan terus berkurang sejalan dengan masuknya peralihan musim dari hujan ke kemarau.

Langkah KPU

Dalam menghadapi situasi ini, KPU Sulsel telah bergerak cepat untuk menyusun langkah-langkah antisipatif guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara.

Dalam sebuah pertemuan darurat, KPU bersama dengan BPBD dan instansi terkait lainnya akan membahas strategi untuk menghadapi potensi ancaman banjir saat pelaksanaan Pemilu.

Salah satu langkah adalah merelokasikan pemilih ke TPS yang paling aman.

Komisioner KPU Sulsel, Romy Harminto, menegaskan kesiapannya dalam mengantisipasi TPS yang terancam tergenang banjir di tengah potensi bencana alam.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Ancam Pemilu, KPU Makassar Petakan Wilayah Rawan Bencana Termasuk Banjir Rob

Mengomentari situasi seperti yang terjadi di Manggala, Makassar, yang baru-baru ini terdampak banjir, Romy menjelaskan bahwa bencana alam dapat terjadi kapan pun, dan KPU tentu siap menghadapinya.

Romy mengingatkan bahwa warga yang terkena dampak bencana alam, seperti banjir, sebelumnya mungkin telah mengungsi.

"Bencana alam itu kapan pun bisa terjadi. Kasus Manggala Makassar yang terkena banjir, warga kan sebelumnya sudah mengungsi," kata Romy Harminto kepada Tribun-Timur, Jumat (26/1).

"Nah kalau bencana alam tidak mesti ada surat, cukup datang ke lokasi TPS, KPU langsung yang datang terkait lokasi TPS," tambahnya.

Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan umum, warga yang terdaftar sebagai pemilih tetap tidak diperlukan surat resmi untuk memilih di TPS.

Cukup dengan datang ke lokasi TPS, KPU akan langsung turun ke lokasi tersebut untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

KPU juga telah menyiapkan rencana evakuasi darurat serta penempatan petugas khusus untuk membantu proses pemungutan suara apabila terjadi situasi darurat akibat banjir.

Meskipun terdapat ketegangan dan tantangan yang dihadapi, KPU Sulsel optimis dapat mengatasi hambatan tersebut dan menjamin hak demokrasi warga yang terdampak bencana alam.

Pernyataan ini menegaskan komitmen KPU Sulsel dalam memastikan bahwa hak pilih setiap warga terpenuhi, bahkan dalam situasi darurat sekalipun.

Daerah Pesisir Rawan

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Makassar, Abdi Goncing mengatakan, daerah pesisir di Makassar, juga rawan bencana alam.

Di Kota Makassar wilayah pesisir meliputi, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah. Kedua daerah ini terancam bencana banjir rob atau masuknya air laut ke daratan.

Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini mengungkapkan, wilayah di empat Kecamatan Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, dan Panakkukang, telah menjadi langganan banjir dalam beberapa tahun terakhir.

"Misalnya, di Biringkanaya, daerah Kelurahan Katimbang hampir setiap tahun terendam banjir," ujarnya.

Pun demikian di Manggala, khususnya di wilayah Blok 10 Perumnas Antang yang sering mengalami banjir, serta di Tamalanrea di daerah Asal Mula.

Untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, KPU Makassar sedang berkoordinasi secara berjenjang ke tingkat provinsi terkait pemindahan titik lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke daerah yang lebih aman dari risiko banjir.

Abdi Goncing juga menekankan pentingnya partisipasi pemilih yang rumahnya terdampak banjir.

KPU Makassar telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan dukungan pelayanan kepada seluruh pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya.

"Dan Alhamdulillah Pemkot Makassar merespons positif upaya tersebut dan akan memberikan dukungan pelayanan kepada seluruh pemilih yang terkena dampak banjir," tandasnya.

Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di kecamatan-kecamatan rawan bencana dapat berjalan lancar dan aman bagi seluruh pemilih.(*)