Hasto Ungkap Fakta Baru Rencana Pengunduran Mahfud MD Sebagai Menteri, Jokowi Langsung Respon

TRIBUN-TIMUR.COM - PDI Perjuangan (PDIP) merespons usulan mundurnya Mahfud MD, dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Usulan tersebut muncul dari Ganjar Pranowo pasangan Mahfud MD sebagai Capres-cawapres nomor urut 3.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi rencana Mahfud MD untuk mundur sebagai Menkopolhukam.

Ganjar mengaku sebelumnya sudah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Mahfud, terkait usulan itu.

Dijelaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memang para kader yang masuk dalam kabinet pemerintahan sebenarnya sudah menyiapkan diri untuk angkat koper apabila diharuskan.

Meski tidak menjelaskan secara rinci apakah hal ini juga berlaku terhadap Mahfud, namun Hasto mengungkapkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sudah memberikan arahan kepada para pemegang jabatan publik untuk menyelesaikan pekerjaannya.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu (Megawati) stabilitas pemerintahan itu sangat penting, karena ujung-ujungnya kan rakyat, pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap lima tahun," kata Hasto di sela-sela acara ulang tahun Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Megawati, lanjut Hasto, menjelaskan tanggung jawab kepada rakyat harus diutamakan.

"Ya kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya."

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden, kepentingan rakyat akan diutamakan," jelas Hasto.

Rencana Mahfud MD Mundur

Sebelumnya, Mahfud MD memang berencana akan mundur dari Menkopolhukam.

Rencana ini pun juga sudah didiskusikan dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangannya di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo usai berkunjung ke Pesantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa.

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah, mundur atau tidak," kata Ganjar, Selasa.