Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

PBB Takut Yusril Ihza Mahendra tak Jadi Menteri? NasDem-PKB Dukung Prabowo

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Editor: Muh Hasim Arfah
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra usai memberikan keterangan kepada wartawan setelah melakukan pertemuan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (6/4/2023). PBB mendukung Prabowo-Gibran pada pada Pilpres 2024. 

*PKB Tak Mau Rusak Solidaritas 'Koalisi Gemoy'

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -  Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku khawatir jatah atau porsi menteri untuk mereka akan hilang.

Dampak merapatnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

PBB menjadi partai pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. 

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4).

Ia pun kembali mengingatkan bahwasanya PBB sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran. Maka itu Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Masrur juga berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti.

Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan mudah-mudahan ada proporsional," ujarnya.

PBB sendiri berharap Ketua Umum mereka, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril.

"Sampai sekarang memang kalau isu kan begitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, itu kan isu. Walaupun memang kabar berikut itu kan memang sudah di bidangnya lah," ucap Masrur.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved