Klaim Prabowo Tak Suka Serang Lawan di Debat Capres, Darmawangsyah:Calon Lain Kerjanya Menyudutkan

Adapun debat Capres jilid 2 dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2024 mendatang.

Tema debat yang diusung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kali ini adalah soal Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto diserang pertanyaan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Di mana, Capres Anies Baswedan dan Capres Ganjar Pranowo kompak menanyakan soal pelanggaran HAM berat pada masa pemerintahan orde baru (orba).

Serangan itu muncul dalam debat pertama calon presiden peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Selasa (12/12/2023).

Prabowo Subianto langsung menanggapi pertanyaan soal masalah HAM yang dianggap sampai saat ini belum terbongkar siapa dalangnya.

Menurutnya, setiap kali elektabilitasnya naik signifikan, isu pelanggaran HAM kembali diungkit.

"Apalagi yang mau ditanya kepada saya. Saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam jejak digitalnya. Tiap lima tahun, kalau poling saya naik, ditanyakan lagi soal itu," kata Prabowo.

Soal pelanggaran HAM itu, Prabowo masalah tersebut ke Cawapres Mahfud MD.

Dia menegaskan bahwa masalah pelanggaran HAM saat itu ditangani oleh cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkit soal sejumlah data yang ada terkait orang hilang di DKI Jakarta.

"Saya merasa bahwa, saya yang sangat keras HAM, tetapi nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, yang saya culik, sekarang ada dipihak saya. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar," tegas Prabowo sambil menatap wajah Ganjar Pranowo.

Adapun pertanyaan Ganjar kepada Prabowo soal bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran HAM.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini, menanyakan soal kebijakan apa yang akan diambil

"Kalau bapak (Prabowo) ada di situ apakah akan membuat pengadilam HAM? Dan akan membereskan rekomendasi DPR?" tanya Ganjar yang langsung dijawab Prabowo Subianto.

Adapun tema debat capres kali ini, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi

Lalu, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. (*)