Kabag Umum Setda Wajo Tolak Beri Data Perjalanan Dinas Sekda, Disebut Pakai Biaya Pribadi di Rujab
Bahkan, kata dia operasional di Rujab Sekda tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Penulis: M. Jabal Qubais | Editor: Ansar
TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wajo, Muhammad Iqbal menolak memberikan data perjalanan Dinas Sekretaris Daerah, Armayani.
Saat dikonfirmasi, Muhammad Iqbal menegaskan perjalanan dinas Sekda tidak ada yang keliru.
Bahkan, kata dia operasional di Rujab Sekda tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Beliau menggunakan dana pribadinya untuk kebutuhan sehari-hari di rujab," ujar Iqbal kepada Tribun-Timur.com, Rabu (20/12/23).
Lanjut, kata dia sebagaimana perjalanan dinas Sekda Wajo itu dianggarkan tersendiri.
"Iya, khusus Sekda itu dianggarakan tersendiri," lanjutnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo setujui anggaran perubahan APBD 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Wajo, Jumat (22/9/23).
Dipimpin Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna didampingi Wakil Ketua I DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi serta Bupati Wajo, Amran Mahmud.
Bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menyetujui total APBD setelah perubahan sebesar Rp1,6 Triliun.
Diketahui, APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.475.086.998.629,00 lalu bertambah sebesar Rp126.398.535.847,00.
Sehingga, menjadi Rp1.601.485.534.476,00.
Anggota Badan Anggaran DPRD Wajo, Junaidi Muhammad mengatakan agar kiranya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar penyusunan perubahan APBD 2023 dianalisis dan dipertimbangkan.
"TAPD diharapkan dengan cermat menganalisis program yang tidak dapat terselesaikan pada akhir tahun nanti," ujarnya.
Kemudian, dilakukan penyesuaian dan dialihkan pada program yang lebih prioritas.
"Hal ini tentu sesuai dengan arah pembangunan atau di program ulang pada tahun 2024," lanjutnya.
| Hujan Deras Guyur Wajo, Puluhan Kendaraan Tertimpa Pohon di Sengkang |
|
|---|
| Bimtek Rp4,5 Juta di Wajo Dikeluhkan Kepsek, Diduga Ada Intervensi Kadis |
|
|---|
| Kursi PDIP Kosong di 7 Kabupaten, Pengamat: Tantangan Krisis Kader Jelang Konferda |
|
|---|
| Prabowo Sahkan Pembentukan Ditjen Ponpes, Sekjen As'adiyah: Bukti Nyata Dukungan Pemerintah |
|
|---|
| Harapan Kepala Kantor Kemenag Wajo Soal Ditjen Pesantren Disetujui Presiden Prabowo |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.