Bupati Maros, Enrekang, TAF, BPSKL Luncurkan Integrated Area Development Perhutanan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - The Asian Foundation (TAF) dan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat) Balai Perhutanan Sosial dan Lingkungan Hidup (BPSKL) Wilayah Sulawesi, Pemerintah Kabuaten Enrekang dan Kabupaten Maros meluncurkan dan mengesahkan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Enrekang dan Maros.

Peluncuran berlangsung di Novotel Grand Shayla, Makassar Rabu 15 November 2023.

Perwakilan TAF Ridwan menyampaikan, TAF begerak di Indonesia salah satunya dalam bidang kehutanan melalui program SETAPAK yang menginisiasi dokumen IAD ini.

Menurutnya, ide IAD di Maros dan Enrekang ini dimulai dari bawah dengan melakukan percepatan perhutanan sosial dan pembuatan POKJA PS Kabupaten.

Setelah itu menyusun IAD.

"Melalui penyusunan ini kami berharap kebijakan tidak hanya ada di level provinsi, tapi juga ada di Kabupaten," kata Ridwan.

Ridwan berharap dokumen IAD ini bisa menjadi media integrasi setiap stakeholder sekaligus menjadi acuan bagi kebijakan provinsi maupun nasional.

Pj Bupati Enrekang Haji Baba mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan POKJA PS Enrekang yang telah menyelesaikan dan menyusun dokumen IAD ini. 

Baba mengatakan, program perhutanan sosial ini bisa mebantu kami di Enrekang melalui ketahanan pangan melalui pemanfaatan hutan.

Hal ini juga turut mendukung kami dalam mengurangi kesmiskinan karena banyak desa di Enrekang yang masih berbatasan dengan kawasan hutan.

Haji Baba mengingatkan pentingnya IAD ini tersosialisasi dengan baik kepada semua khalayak agar dapat terintegrasi dengan baik.

Bupati Maros Chaidir Syam mengatakan mayoritas luas wilayah daerahnya merupakan kawasan hutan.

Jadi wajar saja jika IAD ini tersusun di Kabupaten Maros dan Enrekang karena masih memiliki banyak kawasan hutan.

Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, melalui IAD ini lah kita bisa memastikan masyarakat dapat tetap memiliki pendapatan melalui menjaga kelestarian lingkungan.

"Sehingga kawasan Maros tetap bisa menghasilkan nilai ekonomi dan juga kelestarian hutan," kata Chaidir Syam.

Melalui sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi Pemprov Sulsel yang mewakil PJ Gubernur Sulsel, mengharapkan IAD ini bisa menjadi role model bagi pemerintahan lain di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan sekaligus manusia juga.

Turut hadir Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, mengungkapkan kekagumannya kepada setiap pihak yang terlibat karena ini merupakan pertama kalinya di Sulsel pehutanan sosial melalui POKJA bisa melakukan launching dan pengesahan Masterplan IAD.

Untuk mempercepat perhutanan sosial diperlukan integrasi dan kolaborasi antar semua stakeholders seperti yang sedang kita lakukan sekarang.

Pengesahan masterplan integrated area developmnet ditandatangani secara langsung oleh kedua Bupati Enrekang dan Maros, yang disaksikan oleh perwakilan TAF dan Provinsi Sulsel.

Salinan Dokumen kemudian diberikan secara simbolis dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, juga kepada Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

Selanjutnya IAD ini akan dikawal oleh Bappeda di setiap daerah, setiap pihak yang sudah terlibat dalam penyusunananya juga akan turut serta mengawal keberlangsungan IAD ini.

Sinkronisasi juga diharapkan terjadi melalui ini dengan berjalannya keselarasan dan keterhubungan data yang dimiliki setiap instansi.