APBD Pokok 2024
Alasan PPP dan NasDem Luwu Ngotot Tolak RAPBD 2024 Dibahas Ulang, Tak Sejalan 6 Fraksi Lain
Diketahui, dari 10 fraksi yang ada di DPRD Luwu, 6 fraksi yakni Golkar, PKS, PAN, PDIP, Gerindra, dan Perindo meminta pembahasan RAPBD 2024 itu diulan
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Ansar
Legislator partai beringin itu mengaku, pihaknya akan getol menolak hasil pembahasan Ranperda APBD 2024 yang telah dibahas Badang Anggaran (Banggar).
"Kami tidak menolak APBD-nya. Tapi kami melihat pembahasan ini terlalu terburu-buru. Itu dimulai dari pembahasan Badan Musyawarah (Bamus). Anggota Bamus yang hadir tidak pernah mencapai kuorum, tetapi terus dilanjutkan," jelasnya.
"Begitu juga di Banggar, selama ini pembahasan juga tidak pernah kuorum. Dari 18 anggota Banggar hanya beberapa saja yang hadir," tambahnya.
Waktu pembahasan yang begitu cepat disinggung Andi Muharrir, ia menduga ada pos anggaran di dalam Ranperda APBD 2024 hanya menguntungkan satu pihak saja.
"Kita bisa menganalisa, bagaimana coba dari penyerahan Ranperda 2024 itu saja dipaksakan. Anggota yang hadir tidak kuorum. Ditambah setelah itu, agenda pandangan fraksi sampai pembahasan awal itu hanya setengah hari," ujarnya.
"Itu saja dari 10 fraksi, 6 tidak hadir memberikan pandangan mereka. Lalu setelahnya dijawan kembali oleh bupati. Apa yang mau dia jawab kalau begini?," tambahnya.
Dirinya menambahkan, pembahasan serba cepat ini menghilangkan fungsi budgeting yang dipegang legislator.
"Jadi kami merasa fungsi pengawasan anggaran kami hilang. Hal sama terjadi di Malang, kenapa bisa beberapa anggota legislator masuk bui, ya karena ini," terangnya.
Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.