Demokrasi Kian Membusuk, Hukum Terkubur, Oligarki dan Dinasti Kian Menjadi

Jokowi juga tanpa malu-malu mulai membentuk dinasti politiknya sendiri, dengan mengangkat anggota keluarganya ke posisi-posisi penting di pemerintahan selama beberapa tahun terakhir.

Putranya yang berusia 28 tahun, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia, meski tidak memiliki pengalaman politik.

Sedangkan Bobby Nasution, menantu Presiden, menjadi Wali Kota Medan pada tahun 2020—tahun yang sama dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi Wali Kota Surakarta.

Mahkamah Konstitusi pun—yang kebetulan dipimpin oleh Anwar Usman, saudara ipar Presiden—secara kontroversial memberi peluang Gibran sebagai BACAPRES padahal sebelumnya, dari segi umur, peraturan tidak memungkinkannya. Dari tulisan Di Time itu, aroma Dinasti pun semakin terasa menusuk indera demokrasi kita.

Jika dinasti mulai merajalela di negeri yang menganut sistem demokrasi, maka beberapa efek negatif yang mungkin terjadi adalah:

Pertama, akan terjadi pelanggaran prinsip demokrasi, karena dinasti cenderung merusak prinsip rotasi kekuasaan dan partisipasi warga negara dalam berdemokrasi.

Kedua, kekuasaan dinasti akan mengkonsolidasikan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu, dan mengorbankan pluralisme politik dan persaingan yang sehat dalam proses demokratis.

Ketiga, Korupsi dan nepotisme akan sulit terbendung, karena dinasti seringkali terkait dengan korupsi dan nepotisme, dengan anggota dinasti yang memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau keluarga.

Keempat, Ketidaksetaraan politik semakin menjadi- jadi, karena dinasti bisa menciptakan ketidaksetaraan politik, di mana keluarga-keluarga berkuasa memiliki akses yang lebih besar ke kekuasaan dan sumber daya dibandingkan warga negara biasa.

Kelima, akhirnya menyeruak ketidakpuasan masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan dinasti. menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan kepada institusi politik.

Karena itu, untuk menjaga integritas demokrasi, penting untuk memonitor dan mengatasi kemungkinan dinasti politik merajalela yang berkolaborasi dengan oligarki.

Oligarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pengaruh politik terkonsentrasi dalam sejumlah kecil individu atau kelompok kaya dan berpengaruh.

Karenanya harus dipastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti rotasi kekuasaan dan persaingan politik yang sehat dijaga dengan baik.

Fundamen penting yang dapat menjaga agar demokrasi bisa bertegak adalah penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hanya saja, dalam sepuluh tahun terakhir, pembentukan dan penegakan hukum telah dijadikan dalih untuk kepentingan kekuasaan oligarkis.