Ranperda APBD 2024 Dibahas Maraton, Ketua Fraksi Golkar Getol Minta Diulang

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Pembahasan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan hampir rampung.

Sejumlah fraksi menilai pembahasan tersebut tak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

Ketua Fraksi Partai Golkar Luwu Andi Muharrir mengaku, ada pihak yang memaksakan agar Ranperda APBD 2024 bisa diselesaikan dalam sekelebat.

Legislator partai beringin itu mengaku, pihaknya akan getol menolak hasil pembahasan Ranperda APBD 2024 yang telah dibahas Badang Anggaran (Banggar).

"Kami tidak menolak APBD-nya. Tapi kami melihat pembahasan ini terlalu terburu-buru. Itu dimulai dari pembahasan Badan Musyawarah (Bamus). Anggota Bamus yang hadir tidak pernah mencapai kuorum, tetapi terus dilanjutkan," jelasnya, Rabu (8/11/2023).

"Begitu juga di Banggar, selama ini pembahasan juga tidak pernah kuorum. Dari 18 anggota Banggar hanya beberapa saja yang hadir," tambahnya.

Waktu pembahasan yang begitu cepat disinggung Andi Muharrir, ia menduga, ada pos anggaran di dalam Ranperda APBD 2024 hanya menguntungkan satu pihak saja.

"Kita bisa menganalisa, bagaimana coba dari penyerahan Ranperda 2024 itu saja dipaksakan. Anggota yang hadir tidak kuorum. Ditambah setelah itu, agenda pandangan fraksi sampai pembahasan awal itu hanya setengah hari," ujarnya.

"Itu saja dari 10 fraksi, 6 tidak hadir memberikan pandangan mereka. Lalu setelahnya dijawan kembali oleh bupati. Apa yang mau dia jawab kalau begini?," tambahnya.

Dirinya menambahkan, pembahasan serba cepat ini menghilangkan fungsi budgeting yang dipegang legislator.

"Jadi kami merasa fungsi pengawasan anggaran kami hilang. Hal sama terjadi di Malang, kenapa bisa beberapa anggota legislator masuk bui, ya karena ini," terangnya.

Andi Muharrir mengaku, penolakan Ranperda 2024 ini tak hanya berasal dari Fraksi Golkar saja.

5 fraksi lainnya yakni PKS, PAN, PDIP, Gerindra, dan Perindo, sambung Andi Muharrir, juga akan meminta pembahasan Ranperda 2024 itu diulang.

"Jadi sikap kami tetap menolak. Sekalo lagi bukan anggarannya, melainkan tentang mekanismenya. Waktu kita masih panjang hingga akhir November. Kami meminta agar diulang dari Bamus," tutupnya.

Diketahui, jadwal pembahasan Ranperda APBD 2024

Laporan Jurnalis Tribun Timur Muh Sauki Maulana