Anggaran Dinas PU Makassar Dipangkas hingga Puluhan Miliar, Deretan Program Prioritas Terancam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) terkoreksi dalam APBD Perubahan 2023.

Pagu Anggaran Dinas PU Makassar di APBD Pokok mulanya Rp996,5 miliar.

Kini anggaran Dinas PU di APBD Perubahan hanya Rp 914 miliar.

Artinya ada pengurangan sebesar Rp82,5 miliar.

Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, terjadinya pemangkasan anggaran menyesuaikan program-program yang tidak bisa lagi dilaksanakan.

Program yang tidak bisa berjalan yakni pekerjaan fisik yang pengerjaannya membutuhkan waktu lama.

"Proyek-proyek fisik yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan itu dihilangkan, karena prosesnya panjang," kata Zuhaelsi Zubir kepada Tribun-Timur.com, Kamis (26/10/2023).

"Mulai lelangnya, kontrak, pengerjaan, dan lain-lain," jelasnya.

Dari deretan proyek yang tidak bisa dijalankan, beberapa diantaranya merupakan program prioritas Pemkot Makassar. 

Program tersebut seperti Bundaran BTP Makassar di Jl Perintis Kemerdekaan, proyek smart panyingkulu di dua titik, Sudirman Loop, rehabilitasi Rujab Wali Kota Makassar, dan beberapa penataan koridor jalan.

"Itu beberapa proyek yang tidak bisa kita tuntaskan mengingat ada beberapa hal yang masih menjadi kendala," kata Zuhaelsi Zubir.

Zuhaelsi Zubir lantas menjelaskan kendala proyek tersebut.

Kata dia, Bundaran BTP dan Sudirman Loop terkendala kewenangan.

Smart panyingkulu butuh komunikasi dan kerjasama dengan PLN karena kabel-kabelnya butuh dipindahkan di bawah tanah.

"Sementara terkait rehabilitasi rumah jabatan (rujab) Wali Kota Makassar, jumlah waktu yang tersisa hingga akhir tahun tidak cukup untuk mengerjakan proyek fisik," kata dia.