Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Reaksi Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Dikritik Mantan Anak Buah Andi Sudirman

Meskipun diterpa kritik, Pj Gubernur Baharuddin justru terlihat memprioritaskan alokasi anggaran untuk budidaya pohon pisang.

|
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan
Tribun Timur/ Renaldi Cahyadi
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat menjelaskan terkait surat edaranSurat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel dengan Nomor 412.2/11938/DPMD, di Rujab Gubernur, Kamis (12/10/23) malam 

Hal tersebut dimulai dari utang pinjaman jangka panjang Rp513 miliar.

Selanjutnya, pihak ketiga Rp602 miliar, dan proyeksi utang TPP ASN Desember 2023 Rp74 miliar.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan, potensi utang Pemprov Sulsel ditahun depan mencapai Rp1,6 triliun.

“Jadi DBH-nya kabupaten/kota kemungkinan naik, tambah yang ini sisanya (Rp400 miliar lebih) kemungkinan akan meluncur tahun depan,” katanya di Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (12/10/23) malam.
Ia menjelaskan, jika mengajukan APBD Rp10,4 triliun, maka harus dikurangi dengan potensi utang yang ada.

“Pencatatannya harus benar, kalau saya ajukan APBD Rp10,4 triliun harus dikurangi Rp1,6 triliun, jangan tahun depan tidak dibayar lagi uangnya orang,” jelasnya.

Lanjut Bahtiar, dirinya menegaskan agar utang yanb menumpuk harus dibayarkan sesegera mungkin.

“Jelas-jelas uang daerah DBH yang belum dibayarkan tahun lalu dan tahun ini menumpuk kan, belum lagi pihak ketiga, totalnya Rp1,5 triliun,” katanya.

Bahtiar akan mengambil dana dari beberapa OPD untuk disatukan sehingga mampu membayar utang yang sedang berjalan ditahun ini.

“Maka teman-teman OPD yang penting kasi keluar gaji, telepon listrik, BLUD yang memang wajib kita bayarkan semua, kan tidak enak kalau ditagih terus orang,” ujarnya.

Realisasi Anggaran OPD Sulsel

APBD Sulsel baru mencapai 52.36 persen.

Di tahun 2023 ini APBD Sulsel Rp10.071.896.004.759, dan yang terealisasikan baru mencapai Rp 5.273.842.897.503 di akhir triwulan ketiga ini.

24 OPD belum mencapai 50 persen, bahkan ada dua OPD yang masih di bawah 20 persen.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum mencapai 20 persen.

Berikut daftar lengkap 51 OPD yang memiliki realisasi mulai dari yang terendah hingga tertinggi.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved