Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Mengapa 144 Usulan Dapur MBG Sulsel Tak Beroperasi? Tim Pusat Turun Tangan

Pemerintah pusat turun tangan memverifikasi usulan lahan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tayang:
Editor: Ansar
Tribun-Timur.com
DAPUR MBG SULSEL – Perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis KemenPU, Normansyah Wartabone (kanan), bersama Kepala Bagian Administrasi Umum dan Sistem Informasi IPDN Sulsel, Yosar Kardiat (kiri), saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Selasa (19/8/2025). Sebanyak 230 titik usulan dapur MBG di Sulsel akan diverifikasi tim gabungan pemerintah pusat. 

TRIBUN-TIMUR.COM – Sebanyak 144 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel tak beroperasi.

Pemerintah pusat turun tangan memverifikasi usulan lahan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tim gabungan terdiri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Badan Gizi Nasional (BGN), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar, menyebut ada 230 usulan titik dapur MBG di Sulsel.

Dari jumlah itu, 86 titik telah beroperasi.

Tantangan berikutnya adalah hasil verifikasi pemerintah pusat.

Program MBG merupakan inisiatif nasional bertujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa.

Hal itu untuk mendukung tumbuh kembang dan mencegah stunting.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan lokasi dapur umum di berbagai kabupaten/kota

“Persyaratannya kan banyak. Tidak boleh berdekatan dua SPPG, terus sasaran harus dekat. Lain paling kayak di pulau, pegunungan,” ujar Ishaq usai rapat verifikasi usulan dapur MBG di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (19/8/2025).

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Sistem Informasi IPDN Sulsel, Yosar Kardiat, mengaku usulan lokasi dapur MBG sudah dikantongi.

Selama sepekan ke depan, timnya akan keliling Sulsel untuk memverifikasi titik usulan lahan.

“Laporan pemda hampir semuanya sudah ajukan. Ada beberapa daerah karena keterbatasan lokasi atau wilayah, meminta kesediaan pemprov yang kebetulan lahannya ada di kabupaten,” ujar Yosar.

Terkait dapur MBG sudah beroperasi, Yosar menyebut tetap mengikuti proses verifikasi.

Jika tidak memenuhi syarat, maka harus diperbaiki.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved