Ketua RT/RW Diminta Objektif Data Warga Miskin Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya peran RT/RW dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Hal ini menyusul masih fluktuatifnya angka kemiskinan di Makassar dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, jumlah warga miskin pada 2024 tercatat sebanyak 79,53 ribu jiwa.

Angka ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 80,32 ribu jiwa.

Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, mengatakan bahwa data kemiskinan diperbarui secara berkala dan telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial.

Proses pemutakhiran data ini melibatkan perangkat wilayah, terutama RT dan RW.

“RT/RW memiliki peran penting karena mereka yang paling tahu kondisi ekonomi warganya. Pembaruan data harus dilakukan secara jujur dan faktual,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Masyarakat diminta aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi kepada RT/RW, baik saat mengalami penurunan maupun peningkatan kesejahteraan.

Pendataan ini menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Bantuan Bukan untuk Ditebang Pilih

Camat Tamalate, Emil Yudiyanto, secara khusus mengingatkan RT/RW untuk tidak berlaku diskriminatif dalam proses verifikasi warga miskin.

Menurutnya, kedekatan personal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan warga yang benar-benar membutuhkan.

“Ini bukan bantuan pribadi RT atau RW, melainkan program resmi pemerintah. Warga miskin harus jadi prioritas, bukan yang dekat atau dikenal saja,” tegas Emil.

Ia meminta RT/RW turun langsung memverifikasi kondisi warga, tidak hanya mengandalkan laporan atau asumsi. Tujuannya, agar bantuan sosial yang diberikan benar-benar menyasar warga yang layak.

“Tugas RT/RW adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai warga yang lebih membutuhkan justru terabaikan,” katanya.

Pemerintah berharap, dengan keterlibatan aktif RT/RW, penanganan kemiskinan di Makassar bisa lebih efektif dan berkeadilan.(*)