Media Sosial sebagai Katalis Siklus Kebijakan Publik

Setelah itu, untuk memahami dan memvisualisasikan data yang telah diolah, kita bisa menggunakan alat seperti flourish atau tableau.

Kedua alat ini memungkinkan kita untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk visualisasi, seperti grafik, diagram, atau peta.

Ini membantu kita dalam menjelaskan dan menyampaikan temuan dari data dengan cara yang lebih jelas dan persuasif.

Langkah ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang kuat dari data yang telah dikumpulkan untuk mendukung suatu kebijakan.

Berbagai ilmuan kebijakan dunia telah merekomendasikan penggunana media sosial sebagai salah satu alat dalam perumusan kebijakan. Studi yang dilakukan Anthony Simonofski dkk (2018) dari University of Namur, Belgia menegaskan pentingnya proses pembuatan kebijakan berbasis media sosial dan data platform partisipasi elektronik data.

Penelitian mereka menunjukan bahwa analisis media sosial dapat digunakan sebagai data pendapat dari masyarakat dalam proses formulasi kebijakan.

Dengan demikian analisis media sosial, para pemangku kebijakan dapat mengeksplorasi data informasi dalam siklum kebijakan publik. Mulai dari proses agenda setting, formulasi, penetapan, implementasi, hingga pada tahap evaluasi kebijakan.

Untuk itu, sebaiknya para pengambil kebijakan, baik dari pemerintah atau anggota dewan harus menyiapkan diri dalam mencerna data dan informasi berbasis digital ini.

Demikian halnya partai politik, sebaiknya berkomitmen untuk mengembangkan Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk bekerja lebih serius dalam melihat kecenderungan warganya dari data informasi di media sosial.

Penguatan Litbang dapat menghemat biaya operasional yang sering digelontorkan Parpol menjelang Pemilu atau Pilkada.

Litbang seharusnya menjadi lumbung data dan informasi para wakil rakyat di legislatif untuk memahami konstituennya secara real-time.

Dengan demikian Parpol memiliki alternatif kebijakan dalam mengkritisi kebuntuan aplikasi kebijakan yang terjadi saat ini oleh pemerintah.

Tanpa data dan informasi yang kuat, pengambil kebijakan tidak mampu memahami masalah sebenarnya yang membuatnya bisa lebih jeli melihat peluang solusi yang sebaiknya segera dieksekusi.

Keaktifan warga dalam menyampaikan kritik dan ide mereka di media sosial menjadi sebuah media partisipasi yang seharusnya dibaca dengan kritis oleh para pengambil kebijakan dalam menawarkan kebijakan mereka.

Kita berharap ke depan tidak lagi berlaku viral-based policy yang cenderung merespon masalah dari permukaannya saja.

Alih-alih menyelesaikan masalah namun yang terjadi dimanfaatkan sebagai arena pencitraan politik yang justru semakin mengindikasikan kegagalan sistem memahami masalah sebenarnya.

Dengan menggunakan media sosial sebagai katalis proses pengambilan kebijakan sebagai basis evidence-based policy dimana data media sosial dapat mendeteksi akar masalah sebenarnya.