Tegas! Wali Kota Makassar Danny Pomanto Minta Camat dan Lurah Paham Manajemen Keprotokoleran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah di tataran kecamatan hingga kelurahan diharapkan bisa memahami manajemen keprotokoleran. 

Hal itu menjadi instruksi Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN dalam Manajemen Protokoleran lingkup Pemkot Makassar.

Agenda ini diprakarsai oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Makassar Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (9/8/2023).

Wali Kota Makassar Danny Pomanto menegaskan, seluruh perangkat ASN harus memahami ilmu manajemen keprotokoleran.

Apalagi Makassar kerap menjadi langganan tuan rumah berbagai event nasional hingga internasional.

Baca juga: Bersiap! Wali Kota Makassar Kantongi Nama-nama Lurah Bakal Dicopot, Danny Pomanto: Saya Catat

"Keprotokoleran itu adalah kedisiplinan tata aturan, tata tempat, tata waktu. Maka kalau Lurah-Camat mengerti protokol, tidak ada yang malas," kata Danny Pomanto. 

Danny menilai, protokoler bukan hanya sekadar pengaturan acara, tapi penyelenggaraan pemerintahan. 

Karenanya, ia meminta Camat, Lurah, hingga Kepala OPD mencari  orang-orang yang memiliki potensi menjadi seorang protokoler sebagai bekal bagi mereka untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar, baik nasional maupun internasional.

"Insya Allah ini menjadi tekad kita untuk memperbaiki Kota Makassar. Semoga dengan capacity building ini membuat kota kita semakin nyaman dan semakin dipercaya," tuturnya.

Sementara, Kepala Bgaian Prokopim Kota Makassar Zuhur Dg Ranca menyampaikan kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Makassar.

Baca juga: Pembangunan PSEL Jadi Polemik di Makassar, Danny Pomanto: Itu Industri Bukan TPA Antang Dipindahkan

Menurutnya, ilmu manajemen keprotokoleran perlu untuk meningkatkan kapasitas ASN khususnya dalam menjaga marwah kenegaraan.

Terutaman tentang kedudukan masing-masing pejabat.

"Jadi ini juga untuk menjaga etika dalam perilaku menjalankan pemerintahan setiap harinya. Jadi OPD lebih memahami apa itu keprotokoleran," ujar Zuhur Dg Ranca.

Kegiatan ini menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni dalam kapasitasnya sebagai Ketua Keprotokoleran Seluruh Indonesia.

"Kalau di Lurah mungkin banyak yang belum paham, makanya ini kesempatan kita untuk memberikan pemahaman," ujarnya.

Pada periode pertama Wali Kota Danny Pomanto, lanjut Zuhur, telah dibentuk kehumasan dan saat ini sudah berjalan di semua kecamatan, kelurahan, dan OPD. 

"Nah tahun ini pak wali kota mencanangkan untuk dibentuk keprotokoleran di setiap OPD. Jadi yang mengatur kegiatan di dinas sudah ada protokolnya masing-masing," tutupnya.

Wali Kota Makassar Kantongi Nama-nama Lurah Bakal Dicopot

Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah mengantongi nama-nama lurah yang akan dicopot.

Danny sepintas memperlihatkan nama-nama lurah di handphonenya yang dianggap tidak memiliki performa yang baik.

"Semua saya catat lurah-lurah yang tidak perform (tidak bagus performanya:red)," ucap Danny Pomanto saat ditemui di Hotel Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Rabu (9/8/2023).

Beragam catatan penilaian terhadap lurah-lurah tersebut, mulai dari ketaatannya dalam menuntaskan persoalan sampah dan kebersihan, terkait itu dilaporkan langsung oleh tim Pakandatto'.

Kemudian dilihat bagaimana keseriusannya dalam memaksimalkan fungsi kontainer di setiap kelurahan.

Danny juga menilai komitmen lurah dalam mewujudkan program lorong wisata.

Banyak lurah yang tidak mampu menghidupkan lorong wisata, tidak memberikan inovasi untuk meningkatkan aktivitas di lorong-lorong wisata.

"Lorong wisata juga masuk dalam evaluasi, kalau dilihat sebenarnya lorong wisata bagus, cuman tidak ada tembusan inovasi, tidak semangat yang saya lihat, yang semangat hanya 1 atau 2 (lurah) saja," tegas Danny Pomanto. 

"Begitu-begitu semua, kalau disuruh lakukan penambahan, mereka tambah tapi tidak ada inisiasi sendiri, mestinya mereka inisiasi sendiri, menginisiasi masyarakat. Artinya mereka belum mampu menghidupkan di dalam, dia cuman memelihara saja untuk menggugurkan kewajiban," sambungnya.

Kata Danny Pomanto, sekira 40 persen lurah yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Hanya saja, ia masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kerja-kerjanya sebelum pergeseran dilakukan.

Lanjut Danny Pomantp, selain lurah yang kinerjanya tak bagus dalam melakukan pelayanan publik, ada juga lurah yang melakukan pelanggaran.

Lurah yang melakukan pelanggaran sesuai laporan masyarakat tidak masuk dalam kriteria yang akan dicopot karena memiliki proses tersendiri.

"Terkait pungli sudah di proses, bedakan saya mau re-setting lagi dan keluhan masyarakat, kalau keluhan masyarakat termasuk keluhan soal kabel fiber optik itu langsung diproses oleh BKPSDM," ujar Danny Pomanto. 

"Kalau komposisi yang tadi itu diskresi saya, saya mau tempatkan ini, saya mau  non jobkan ini, kalau eselon 3 saya bisa selesaikan. Jadi bedakan," sambungnya. 

Terkait lurah-lurah yang telah diproses oleh BKPSDMD Makassar hingga Agustus ini sudah lima lurah yang dijatuhi hukuman disiplin berat.

Antara lain Lurah Antang, Parangtambung, Bongaya, Baraya, dan Buakana.

Sekarang ini BKPSDMD akan kembali melakukan penelusuran dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap Lurah Barana, Kecamatan Makassar.(*)