Bersiap! Wali Kota Makassar Kantongi Nama-nama Lurah Bakal Dicopot, Danny Pomanto: Saya Catat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah mengantongi nama-nama lurah yang akan dicopot.

Danny sepintas memperlihatkan nama-nama lurah di handphonenya yang dianggap tidak memiliki performa yang baik.

"Semua saya catat lurah-lurah yang tidak perform (tidak bagus performanya:red)," ucap Danny Pomanto saat ditemui di Hotel Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma, Rabu (9/8/2023).

Beragam catatan penilaian terhadap lurah-lurah tersebut, mulai dari ketaatannya dalam menuntaskan persoalan sampah dan kebersihan, terkait itu dilaporkan langsung oleh tim Pakandatto'.

Kemudian dilihat bagaimana keseriusannya dalam memaksimalkan fungsi kontainer di setiap kelurahan.

Danny juga menilai komitmen lurah dalam mewujudkan program lorong wisata.

Banyak lurah yang tidak mampu menghidupkan lorong wisata, tidak memberikan inovasi untuk meningkatkan aktivitas di lorong-lorong wisata.

"Lorong wisata juga masuk dalam evaluasi, kalau dilihat sebenarnya lorong wisata bagus, cuman tidak ada tembusan inovasi, tidak semangat yang saya lihat, yang semangat hanya 1 atau 2 (lurah) saja," tegas Danny Pomanto. 

Baca juga: Wali Kota Makassar Bakal Bersih-bersih Lurah di Makassar, Danny Pomanto: 40 Persen Diganti!

Baca juga: Lagi! Oknum Lurah di Makassar Tersandung Kasus Pungli, Kali Ini Giliran Barana

"Begitu-begitu semua, kalau disuruh lakukan penambahan, mereka tambah tapi tidak ada inisiasi sendiri, mestinya mereka inisiasi sendiri, menginisiasi masyarakat. Artinya mereka belum mampu menghidupkan di dalam, dia cuman memelihara saja untuk menggugurkan kewajiban," sambungnya.

Kata Danny Pomanto, sekira 40 persen lurah yang dianggap tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Hanya saja, ia masih memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kerja-kerjanya sebelum pergeseran dilakukan.

Lanjut Danny Pomantp, selain lurah yang kinerjanya tak bagus dalam melakukan pelayanan publik, ada juga lurah yang melakukan pelanggaran.

Lurah yang melakukan pelanggaran sesuai laporan masyarakat tidak masuk dalam kriteria yang akan dicopot karena memiliki proses tersendiri.

"Terkait pungli sudah diproses, bedakan saya mau re-setting lagi dan keluhan masyarakat, kalau keluhan masyarakat termasuk keluhan soal kabel fiber optik itu langsung diproses oleh BKPSDM," ujar Danny Pomanto. 

"Kalau komposisi yang tadi itu diskresi saya, saya mau tempatkan ini, saya mau  non jobkan ini, kalau eselon 3 saya bisa selesaikan. Jadi bedakan," sambungnya.