Kejati Sulsel Usut Mafia Tanah Lahan Bendungan Paselloreng Wajo, Geledah 2 Kantor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggeledah dua kantor berbeda dalam pengusutan kasus dugaan mafia tanah.

Dugaan mafia tanah itu diendus Kejati Sulsel pada Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kabupaten Wajo 2021.

Kantor yang digeledah yaitu kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Sulsel dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo.

Sejumlah dokumen dan alat elektronik disita penyidik Kejati Sulsel, dalam penggeledahan yang berlangsung, Rabu (2/8/2023) siang.

"Penggeledahan di dua tempat tersebut berlangsung secara serentak mulai Pukul 13.00 Wita," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat memberikan keterangan pers di kantornya.

Baca juga: Klarifikasi Mantan Lurah Karunrung Usai Dituding Kuasai Aset Pemkot Makassar

Baca juga: Aset Pemkot Makassar Dikuasai Mantan Lurah Karunrung, Dirikan Bangunan Semi Permanen Halangi Jalan

"Masing-masing tim telah mengamankan berupa dokumen ataupun barang bukti lainnya terkait kasus ini," sambungnya.

Adapun barang yang disita dari kantor SNVT BBWS Pompengan Provinsi Sulsel berupa dokumen sebanyak 89 bundel.

Dokumen itu terdiri dari dokumen tahapan persiapan perencanaan pengadaan tanah, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen pelaksanaan pengadaan tanah, dan daftar nominatif pengadaan tanah Bendungan Paselloreng.

"Termasuk, laporan penilaian pengadaan jasa penilai (appraisal) pengadaan tanah Bendungan Paselloreng dan dokumen kuitansi penerimaan ganti rugi," ujar Leonard.

Hal sama di kantor BPN Kabupaten Wajo, penyidik Kejati Sulsel menyita sejumlah dokumen.

Diantaranya, 13 bundel dokumen yang terdiri dari dokumen eks kawasan hutan nomor urut 1-200, daftar nominatif pengadaan tanah Bendungan Paselloreng.

Ada juga kwitansi penerimaan ganti kerugian pengadaan tanah proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng, dan validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dan peta bidang tanah.

"Juga ada beberapa alat elektronik diantaranya, empat unit CPU computer, satu unit laptop, dan empat unit handphone (Hp)," bebernya.

Leonard menjelaskan, dokumen-dokumen maupun barang bukti yang dista pihaknya itu selanjutnya akan dilakukan penelitian.

Selain itu, lanjut dia, juga diajukan penyitaan sebagai alat bukti surat dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dugaan mafia tanah tersebut.

"Dokumen-dokumen itu juga akan kita croscek dengan sejumlah saksi, dan kemudian selanjutnya dokumen-dokumen itu akan kita ajukan penyitaan sebagai alat bukti untuk digunakan dalam pembuktian kasus ini," bebernya.

Untuk penggeledahan ini pun, Leonard menyampaikan dilakukan pihaknya berdasarkan pada Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: Print-128/P.4.5/Fd.1/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Juga Penetapan Penggeledahan Nomor: 2/PenPid.Sus-TPK-GLD/2023/PN Mks, tanggal 1 Agustus 2023 dari Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Makassar, di dua tempat berbeda.

"Jadi penggeledahan ini juga berdasarkan surat penetapan dari PN Makassar, Selasa kemarin," tuturnya.

Orang nomor satu di Kejati Sulsel itu menegaskan, agar seluruh saksi-saksi maupun pihak lainnya untuk tidak merintangi atau mencoba menggagalkan proses penyidikan yang dilakukan pihaknya.

Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, maka Tim Penyidik Kejati Sulsel tidak akan ragu menindak tegas para pelaku sesuai pasal 21 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Saya menghimbau kepada pihak-pihak terkait lainnya untuk tidak mempercayai oknum-oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan ataupun mencoba mengurus atau menawarkan penanganan Tindak Pidana Korupsi ini," tegasnya.(*)