Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KAHMI Sulsel

Sosok Ni’matullah Sindir Pemerintah Pusat: Seolah-olah Kita Penumpang di Republik Ini

Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe mengkritik pemerintah pusat.

Editor: Muh Hasim Arfah
Tribun-Timur.com
KONSOLIDASI KAHMI - Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel, Ni’matullah, saat menyampaikan sambutan di pembukaan Konsolidasi KAHMI Se-Sulawesi yang berlangsung di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (10/10/2025). Ketua Demokrat Sulsel ini menyerukan perlu kritikan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap melemahkan otonomi daerah. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan (MW KAHMI Sulsel ) Nimatullah RB mengkritik pemerintah pusat.

Mantan wakil ketua DPRD Sulsel ini menganggap pemerintah pusat banyak memangkas kewenangan dari pemerintah daerah.

Seruan tersebut disampaikan Ni’matullah kala pembukaan Silaturahmi Regional KAHMI se-Sulawesi di Hotel Aryaduta Makassar, Jl Penghibur, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (10/10/2025).

“Kita sedang menghadapi sistem pemerintahan yang menarik kembali hampir seluruh kewenangan yang dulu disebut otonom," kata Ni’Matullah. 

"Anggaran transfer bisa dengan gampang dipotong, mengatur kebijakan dan sebagainya. Seolah-olah kita ini hanya penumpang di republik ini,” tegasnya.

Dalam orasinya, Ni’matullah turut menyinggung soal ketidakadilan otonomi di Indonesia.

Baca juga: Konsolidasi KAHMI Sulawesi Ajang Kritik Pemerintah Pusat, Ni’matullah: Apakah Perlu Memberontak?

Ia menyebut tiga daerah, yakni Aceh, Yogyakarta, dan Papua, telah menikmati status otonomi khusus.

Provinsi-provinsi di Sulawesi belum memperoleh hak istimewa serupa.

Padahal memiliki kontribusi besar bagi republik ini.

Ia lantas mempertanyakan mengapa provinsi-provinsi di Sulawesi juga tidak memperoleh perlakuan istimewa.

"Apakah kontribusi kita pada republik ini kurang banyak? Ataukah kita harus memberontak dulu baru bisa mendapat otonomi khusus?” ucapnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini menekankan, KAHMI harus tampil sebagai organisasi intelektual yang kritis dan kontributif terhadap perbaikan bangsa. 

Ia menilai, forum KAHMI mesti menghasilkan gagasan alternatif yang bisa memperkuat posisi daerah dalam sistem pemerintahan nasional.

"Menurut saya soal-soal besar ini mesti dipikirkan serius oleh KAHMI, dan kita punya pikiran-pikiran alternatif yang kontributif untuk perbaikan keadaan. Kalau tidak, KAHMI ini tinggal sebagai organisasi temu kangen," katanya.

Nimatullah memang adalah seorang politisi senior dari Partai Demokrat. 

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved