UMI: Hardianto Djanggih Tak Dipecat tapi Dinonaktifkan karena Pelanggaran Etik

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Muslim Indonesia atau UMI menyebut dosen Fakultas Hukum UMI sekaligus Koordinator Pengelola Jurnal, Data, dan Informasi Program Pascasarjana UMI, Dr Hardianto Djanggih tak dipecat sebagai dosen, melainkan hanya dinonaktifkan.

"Bukan dipecat, tapi dinonaktifkan (dari aktivitas akademik dan nonakademik)," demikian keterangan Humas UMI kepada Tribun-Timur.com, Jumat (28/7/2023), menanggapi berita

Baca juga: Viral Rektor UMI Prof Basri Modding Pecat Dosen Hukum Hardianto Djanggih

Ketua Komisi Etik UMI Prof La Ode Husen juga menyebut Hardianto Djanggih dinonaktifkan berdasarkan surat tertanggal, Rabu, 26 Juli Juli 2023.

Surat tersebut ditandatangani Ketua Komisi Disiplin UMI sekaligus Rektor UMI, Prof Basri Modding.

Penonaktifan itu dilakukan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran etik sebagai insan akademika.

Proses pemeriksaan mendalam pun sudah dilakukan sebelum akhirnya diberhentikan.

"Dasar surat itu adalah hasil pemeriksaan komisi Etik yang membuktikan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan," kata La Ode Husen di Kampus UMI, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: Profil Hardianto Djanggih Dosen Hukum yang Dipecat Rektor UMI, Ternyata Peneliti Michat

"Pelanggaran etik di bidang adanya penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain," lanjutnya mengatakan.

Surat ini pun sebagai bentuk penegasan dengan aturan yang berlaku.

La Ode Husen menyampaikan kini Hardianto Djanggih tak lagi terlibat dengan urusan akademik maupun nonakademik.

Tugasnya sebagai dosen diberhentikan dalam proses mengajar.

"Sudah dinyatakan non aktif dari aktivitas akademik dan non akademik jadi tidak bisa mengajar membimbing dan dibebaskan dulu tugasnya," kata La Ode Husen.

"Penonaktifan itu sudah menjadi bentuk pembinaan," lanjutnya.

La Ode Husen mengaku surat ini berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan.

"Di situ sampai waktu tidak ditentukan," katanya.