Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Talkshow Tribun Series

Danny Pomanto Pastikan Nonaktifkan Lurah yang Punya Keluarga Caleg di Pemilu 2024

Bagi lurah yang merasa berhubungan dengan suara yang keluarganya 'maccaleg' akan dibebastugaskan

|
Penulis: Siti Aminah | Editor: Ari Maryadi
Muh Abdiwan Tribun TImur
Wali Kota Makassar Danny Pomanto jadi narasumber dalam Talkshow Tribun Series: Milenial di Pemilu 2024, Penggembira atau Penentu? di Liquid Cafe, Hotel Claro, Jl Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulsel, Selasa (25/7/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kerap dipertanyakan dalam perhelatan politik.

Mereka kerap ikut berpolitik, mengkampanyekan politisi atau calon kepala daerah tertentu.

Hal ini turut menjadi perbincangan dalam Talkshow Tribun Series: Milenial di Pemilu 2024, Penggembira atau Penentu?" yang berlangsung di Liquid Cafe, Hotel Claro, Jl Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulsel, Selasa, (25/7/2023).

Sebagai salah satu narasumber, Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam talkshow tersebut menyampaikan, ia sudah mengambil kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan. 

Bagi lurah yang merasa berhubungan dengan suara yang keluarganya 'maccaleg' akan dibebastugaskan.

"Lurah yang merasa berhubungan dengan suara yang keluarganya nyaleg pasti saya istirahatkan dulu," ucap Danny Pomanto.

Hanya saja menurutnya, kategori ASN masih perlu diperjelas, apakah yang memakai seragam, apakah pada saat jam kerja, dan indikator lainnya yang mengarah ke ASN.

"Benar kata Yeni (legislator DPRD Makassar), ASN yang mana sebenarnya, karena ASN itu tidak boleh berpolitik, tapi kalau nama pribadi boleh, karena (dia) punya hak suara," ujarnya.

"Ini juga harus jelas, apakah jam kerja,  apakah tempat yang bedakan ASN dengan pribadi, itu perlu juga agar tidak abu-abu, ini jadi barang akan jadi banyak persoalan," sambungnya.

Untuk diketahui, pernyataan diatas disampaikan oleh Danny Pomanto usai legislator DPRD Makassar Yeni Rahman menyoroti netralitas ASN.

Yeni menilai, meski dilarang berpolitik tetapi fakta di lapangan justru banyak ditemukan ASN yang berpolitik.

"Saya harap ASN dicabut hak politiknya karena dia dilarang berpolitik tapi fakta di lapangan melihat bahwa dia akan kena efek dari politik, kalau mau fair-fair saja silahkan ASN bekerja dengan tenang mengurus masyakarat , biarkan partai meraup suara di luar ASN," tegas Yeni.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyayangkan, banyak ASN yang memiliki kualitas bagus dari segi kinerja, tetapi tidak cerdas berpolitik, dia tidak diberi ruang untuk membangun kota Makassar atau Sulsel. 

"Kita berspekulasi tidak menggunakan ASN, tapi dimana-mana kita melihat, walaupun tidak bisa kita buktikan secara fakta karena orang yg lakukan juga pasti berhati-hati," pungkasnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved